NEWS
-
OECD Kritik Aturan Bebas PPN Bagi UMKM Omzet di Bawah Rp4,8 M
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menganggap, batasan omzet usaha di Indonesia yang terbebas dari pajak pertambahan nilai (PPN) ketinggian. Penilaian ini tertuang dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024. Batasan omzet usaha yang dimaksud OECD ini ialah senilai Rp 4,8 miliar atau setara US$ 300.000. “Usaha beromzet kurang dari Rp 4,8 […]
-
PPN 12% Batal Berlaku 2025? Ini Kata Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) merespons terkait pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Luhut menyebut lantaran pemerintah mau menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menjalankan kebijakan PPN 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Direktur […]
-
Ahli Waris Ingin Hapus NPWP OP Meninggal, Petugas Cek Tunggakan Pajak
Petugas dari KPP Pratama Kotabumi, Lampung mendatangi kediaman seorang wajib pajak. Wajib pajak yang bersangkutan kini berstatus sebagai ahli waris atas wajib pajak yang sudah meninggal dunia. Kedatangan petugas bertujuan untuk memverifikasi data atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi milik pewaris yang meninggal dunia. Petugas melakukan pengecekan atas kondisi usaha dan […]
-
OECD Usul Ambang Batas PTKP Turun, Orang Kaya dan Kelas Bawah Sama-Sama Tekor
OECD menyarankan pemerintah menurunkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar penerimaan negara semakin meningkat. Kendati demikian, pakar menilai saran tersebut malah akan berdampak negatif ke semua kelompok masyarakat. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meyakini saran Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tersebut masuk akal namun tidak cocok […]
-
Pengusaha Sebut Kenaikan PPN Jadi 12% Bisa Bikin Situasi Makin Sulit
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% jadi 12%. Pengusaha menilai dengan kenaikan tarif PPN tersebut membuat situasi semakin sulit, khususnya di sektor formal. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengaku pihaknya merasa semakin terbebani apabila kenaikan tarif PPN jadi 12% tetap berlaku. Apalagi kondisi perekonomian juga […]
WA only