NEWS
-
Penghasilan Ini Tak Bisa Dipotong PPh Final 0,5% Meski Punya Suket
Penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons cuitan dari salah satu warganet di media sosial yang menanyakan perihal pemotongan PPh final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima […]
-
Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakbar Capai Rp52,13 Triliun
Kanwil DJP Jakarta Barat membukukan capaian penerimaan bruto sebesar Rp59,08 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp52,13 triliun. Capaian ini setara 78,14% dari target APBN sebesar Rp66,72 triliun. Penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sebesar 6,52%. Berdasarkan jenis pajaknya, capaian di atas terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp24,05 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang […]
-
Oktober 2024,Penerimaan Pajak Jakpus Masih Sanggup Tumbuh 3%
Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat telah merealisasikan penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2024 senilai Rp78,65 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 76,11% dari target penerimaan yang ditetapkan terhadap Kanwil DJP Jakarta Pusat senilai Rp103,33 triliun. Bila dibandingkan dengan realisasi hingga Oktober tahun lalu, penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat masih mampu tumbuh 3,34%. […]
-
Keputusan Relaksasi Pajak UMKM ada di Tangan Sri Mulyani
Pemerintah tengah mengkaji kembali perpanjangan skema insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dengan tarif 0,5% yang akan berakhir pada akhir tahun 2024 ini. Perpanjangan insentif sudah diajukan oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemberian relaksasi ini dilakukan agar mengurangi beban pelaku UMKM. Hal ini […]
-
PPN 12% Disinyalir Ditunda, Pemerintah Disarankan Terapkan Pajak Karbon Mulai 2025
Pemerintah memberikan sinyal akan menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang semula direncanakan berlaku pada 1 Januari 2025. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menilai bahwa penundaan tersebut dapat berdampak pada penerimaan negara. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada langkah alternatif untuk menutupi potensi kehilangan pendapatan. “Untuk […]
WA only