NEWS
-
OECD Bongkar Rendahnya Setoran Pajak RI, Kebanyakan Pekerja Informal!
Jakarta. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD mengonfirmasi penerimaan pajak Indonesia merupakan yang terendah dibanding negara-negara ASEAN. Masalahnya, terletak pada banyaknya pekerja informal di Indonesia dan rendahnya kepatuhan perpajakan. Sebagaimana diketahui, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya di kisaran 10,21%, sedangkan Vietnam di kisaran 22,7%, diikuti Filipina yang bergeraknya di […]
-
Waspada! Ditjen Pajak Ingatan Risiko Penipuan Berkedok Coretax
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang meminta wajib pajak mengakses tautan atau mengunduh aplikasi mencurigakan yang mengatasnamakan implementasi coretax system. Peringatan ini diungkapkan oleh DJP mengingat pihaknya tengah mengirimkan email blast dan WhatsApp blast dengan nomor terverifikasi +62 822-3000-9880 kepada para Wajib Pajak mengenai imbauan untuk mengakses perkembangan […]
-
Tingkatkan Tax Ratio, Ini Deretan Rekomendasi OECD untuk Indonesia
JAKARTA, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendorong pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem PPN, cukai, PPh, dan PBB dalam rangka meningkatkan tax ratio. Dalam dokumen OECD Economic Survey of Indonesia 2024, OECD menyatakan tax ratio Indonesia tergolong sangat rendah bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. “Ketimbang negara-negara lainnya, sebagian besar […]
-
Kombinasi Mematikan PPN 12% dan Tax Amnesty Jilid III
JAKARTA, Kebijakan Tarif pajak pertambangan nilai (PPN) 12% dan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 2025 adalah kombinasi mematikan bagi reformasi perpajakan di RI. Kedua kebijakan itu juga disebut-sebut hanya akan memberikan dampak buruk dalam jangka panjang. Seperti yang diketahui, pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% untuk bisa mengerek penerimaan negara sebesar […]
-
Luhut soal PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025: Hampir Pasti Diundur
Jakarta. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 1 Januari 2025 berpotensi diundur. Meski demikian, dia menyebut keputusan soal PPN masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Hampir pasti diundur,” kata Luhut kepada awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 November 2024. […]