NEWS
-
Begini Reaksi Sri Mulyani Saat Ditanya Tax Amnesty Jilid III di Tengah Penolakan PPN 12%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menanggapi rencana pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Bendahara Negara itu memilih diam seribu bahasa saat ditanya wartawan terkait hal tersebut. Ketika ditemui di TPS 01 Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (27/11/2024), awalnya Sri Mulyani ditanya soal harapannya terkait Pilkada 2024 dan ditanggapi. Kemudian saat […]
-
Penerimaan APBN di Jatim Rp211,64 Triliun per Oktober 2024
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi penerimaan APBN regional hingga Oktober 2024 mencapai Rp211,64 triliun atau 73,58% dari target sebesar Rp287,6 triliun. “Realisasi pendapatan negara mencapai Rp211,64 triliun,” kata Kakanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo dalam keterangan di Surabaya, Selasa (26/11/2024). Sigit menyebutkan realisasi itu berasal dari penerimaan perpajakan yang sebesar […]
-
Melepas pengaruh “shadow economy” untuk optimalisasi penerimaan pajak
Shadow economy atau ekonomi bayangan merupakan aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem resmi namun tetap berkontribusi pada perputaran ekonomi nasional. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius dalam pengoptimalan penerimaan pajak di Indonesia. Aktivitas dalam shadow economy di antaranya mencakup perdagangan tanpa izin, usaha informal yang tidak terdaftar, hingga praktik penghindaran pajak. Menurut Schneider (2010), shadow […]
-
Hitungan Core, Tax Ratio dalam 5 Tahun Hanya Akan Capai 11% Hingga 15%
Presiden Prabowo Subianto memiliki target tax ratio yang sangat ambisius pada masa kepemimpinannya yakni sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai informasi, pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak sebesar 10,12% terhadap PDB pada 2024, atau turun dari 2023 yang sebesar 10,32% terhadap PDB. Sayangnya, Ekonom Center on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menghitung, dalam waktu […]
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Tegaskan Semua Buku Cetak Hingga Digital Bebas PPN
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua buku baik cetak hingga digital dinyatakan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2020 yang menyatakan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama yang atas impor atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). “Sesuai dengan PMK Nomor […]
WA only