NEWS

  • 4,4 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

    4,4 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) mencatat 4,4 juta SPT Tahunan PPh yang sudah disampaikan hingga Rabu, 19 Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti menuturkan, 4,4 juta SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan itu terdiri dari sejumlah 4,27 juta wajib pajak orang pribadi dan 130,5 ribu wajib pajak badan hingga 19 Februari […]

  • Pemeriksaan Terkait PMK 136/2024Dilaksanakan Sesuai UU KUP

    Pemeriksaan Terkait PMK 136/2024Dilaksanakan Sesuai UU KUP

    Penerapan pajak minimum global berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 136/2024 tidak mengurangi kewenangan Ditjen Pajak DJP untuk melakukan pemeriksaan. Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Melani Dewi Astuti mengatakan pemeriksaan ataskepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan PMK 136/2024 dilaksanakan sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. “Sementara ikut UU KUP, ikut pemeriksaan biasa,” […]

  • PPh Final UMKM 0,5% Dipastikan Lanjut,Meski Tak Masuk Paket Prabowo

    PPh Final UMKM 0,5% Dipastikan Lanjut,Meski Tak Masuk Paket Prabowo

    Pemerintah memastikan pemberlakuan PPh final sebesar 0,5% untuk pelaku UMKM tetap diperpanjang hingga 2025 ini. Perpanjangan dilakukan meski kebijakan ini tidak tercakup dalam paket stimulus yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada awal pekan ini. Topik tentangnya menjadi salah satu ulasan media massa pada hari ini, Kamis 20/2/2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perpanjangan periode PPh […]

  • Pengkreditan Pajak Masukan pada MasaPajak Lain Bisa Lewat Coretax

    Pengkreditan Pajak Masukan pada MasaPajak Lain Bisa Lewat Coretax

    Melalui media sosial, Ditjen Pajak DJP menyatakan pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama kini sudah bisa dilakukan di aplikasi Coretax DJP. Artinya, pengusaha kena pajak PKP bisa mengkreditkan pajak masukan pada masa yang tidak sama maksimal 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur dibuat. Misal, pajak masukan pada faktur pajak Oktober […]

  • RI Perlu Lanjutkan Pajak Minimum Global

    RI Perlu Lanjutkan Pajak Minimum Global

    Pemerintah Indonesia dinilai tak perlu terburu-buru merespon keputusan Amerika Serikat (AS) yang mundur dari kesepakatan pajak minimum global 15%. Pemerintah justru perlu melanjutkan kebijakan tersebut. Direktur dan Penasihat Riset Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, alih-alih merespons keputusan Presiden Trump, pemerintah RI perlu menunggu dan mencermati yang dilakukan AS terhadap negara-negara Uni […]

WhatsApp WA only