NEWS
-

Jaga Penerimaan Pajak, DJP Perlu Selesaikan Kendala Coretax
Anggota Komisi XI DPR Andi Yuliani Paris mengingatkan Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak (DJP), untuk segera menyelesaikan kendala dalam penerapan coretax administration system. Andi menilai kendala penerapan coretax system telah berefek pada kontraksi penerimaan pajak pada beberapa bulan pertama 2025. Oleh karena itu, perbaikan coretax system sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi penerimaan pajak sekaligus memastikan pelaksanaan […]
-

Efisiensi Pungutan PPN Indonesia Kalah dari Negara Tetangga, Ini Penyebabnya
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyoroti rendahnya efisiensi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan. Dalam laporan terbarunya, AMRO menyatakan, salah satu penyebab utama rendahnya efisiensi pemungutan PPN di Indonesia adalah banyaknya barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, serta ambang batas kewajiban registrasi PPN yang sangat tinggi bagi […]
-

Soal Proses Aksesi RI ke OECD, DPR Dorong Perbaikan Sistem Pajak
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR menegaskan bakal mendukung rencana Indonesia bergabung dalam Organisation for Economic Co-operation Development (OECD). Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan parlemen turut memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan peta jalan aksesi Indonesia ke OECD. Misal, bersinergi dengan pemerintah dalam menyusun regulasi dan kerangka legislasi yang sejalan dengan rekomendasi OECD […]
-

Menkeu Lantik Ratusan Pejabat DJP Eselon III-IV, Ini Daftar Lengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik ribuan pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan pejabat fungsional pada berbagai unit eselon I, termasuk pada Ditjen Pajak (DJP). Dalam acara pelantikan tersebut, terdapat 175 pejabat eselon III, 27 pejabat eselon IV, dan ratusan pejabat fungsional DJP yang dilantik pada hari ini. “Saya mendapatkan informasi bahwa 45% dari […]
-

Ada Pembaruan Sistem, Layanan Elektronik Pajak Tak Bisa Diakses Besok
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan pembaruan sistem layanan perpajakan besok, Sabtu, 21 Juni 2025. Perbaikan ini menyebabkan waktu henti atau downtime pada seluruh layanan elektronik milik DJP. Penghentian layanan bakal terjadi pada Sabtu, 21 Juni 2025 mulai pukul 09.00 WIB hingga 23.59 WIB. “Waktu henti (downtime) akan berdampak pada tidak dapat diaksesnya seluruh […]
WA only