NEWS
-
DJP Rombak Aturan Pajak: Biaya Suap Dilarang, Manipulasi Omzet Disikat
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengatakan dirinya telah mengubah sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan oleh DJP. Ini antara lain Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. […]
-
Selain PPh Final, Ini Sederet Kemudahan dari DJP untuk WP UMKM
Ditjen Pajak (DJP) tidak hanya memberikan keringanan kepada wajib pajak pelaku UMKM melalui skema tarif PPh final sebesar 0,5%, tetapi juga melakukan upaya lain untuk mendukung UMKM. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mencontohkan DJP memiliki program khusus, yakni business development service (BDS). Program ini bertujuan membina dan mendampingi wajib pajak UMKM agar berkembang atau bahkan naik […]
-
Bagaimana Skema Diskon Pajak Jadi Modus Dugaan Korupsi di DJP yang Kini Diusut Kejagung
KEJAKSAAN Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Fokus perkara merupakan pegawai pajak yang diduga memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan melalui praktik tawar-menawar dan kesepakatan gelap dengan perusahaan atau wajib pajak. Kasus ini mencakup periode 2016-2020, dan Kejaksaan sudah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah para terduga pada pekan lalu. […]
-
DJP Buka Suara Usai Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Pejabat Pajak
DIREKTORAT Jenderal Pajak, melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli merespon penggeledahan oleh Kejaksaan Agung terhadap sejumlah rumah pegawai pajak dan kantor pajak. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas insitusi kami,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa, […]
-
DJP Rilis Portal Validasi dan Registrasi NIK Pegawai secara Massal
Ditjen Pajak (DJP) akhirnya merilis portal yang dapat digunakan untuk validasi dan registrasi massal Nomor Induk Kependudukan (NIK) pegawai. Layanan itu diberikan melalui Portal NPWP versi 2.1 yang dapat diakses pada laman: https://portalnpwp.pajak.go.id. Layanan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak badan pemberi kerja dan instansi pemerintah untuk melakukan validasi kesesuaian NIK, nama, nomor telepon, dan […]
WA only