NEWS
-
Shortfall Pajak Tahun Ini, Bisa Sentuh Rp 300 Triliun
Membengkaknya kekurangan penerimaan alias shortfall pajak pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, tak bisa terhindarkan. Estimasinya bahkan bisa lebih dari dua kali lipat dari perkiraan pemerintah. Bagaimana tidak? Realisasi penerimaan pajak di 10 bulan tahun ini saja tercatat Rp 1.459,03 triliun. Angka ini baru mencapai 66,64% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) […]
-
Kejagung Menyigi Dugaan Korupsi Pajak
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin kencang menabuh genderang perang melawan kejahatan korupsi. Setelah menyisir praktik lancung di sektor perdagangan hingga pertambangan dan perkebunan, kini aparat hukum mengendus dugaan rasuah di bidang perpajakan. Kejaksaan Agung sedang menyigi dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan periode 2016-2020. Kejagung mengusut praktik pegawai pajak yang diduga menciutkan […]
-
Kebiajkan Fiskal Bikin Ngeri, Asing Kabur dari SBN
Arus modal asing deras keluar dari pasar surat berharga negara (SBN). Bank Indonesia (BI) mencatat, pada periode 10-13 November 2025, asing jual neto sebesar Rp 6,33 triliun di pasar SBN. Jumlah ini lebih besar dari jual neto sepekan sebelumnya sebesar Rp 2,69 triliun. Sejak awal tahun (ytd), dana asing tercatat jual neto sebesar Rp 6,45 […]
-
Insentif Properti Disiapkan
China tengah menyiapkan langkah baru untuk menahan pelemahan pasar propertinya. Ini termasuk opsi subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pembeli rumah pertama, peningkatan insentif pajak, dan penurunan biaya transaksi. Menurut laporan Reuters, Kamis (20/11), rencana ini sudah dibahas sejak kuartal III, seiring penurunan penjualan dan harga rumah yang kian dalam. Tapi, waktu pelaksaaan dan […]
-
Pajak Ekspor dan Pasar Batubara Indonesia
Pemerintah Indonesia kembali berencana menerapkan pajak eskpor batubara mulai 2026. Kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru. Indonesia pernah menerapkan bea keluar batubara pada 2006 silam, namun kemudian dihapus. Alasannya saat itu pemerintah ingin mendorong ekspor, menjaga daya saing industri sekaligus meningkatkan penerimaan devisa. Dua dekade berlalu, situasinya berubah. Pemerintah melihat perlunya kembali memungut pajak ekspor. […]
WA only