NEWS
-
Gaet Himbara, Sistem Pemungutan PPN Digital Luar Negeri sudah Beroperasi
JAKARTA. Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN) yang melibatkan anak usaha BUMN yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara sudah mulai beroperasi, Jumat (25/9/2026). Namun, sistem yang juga melibatkan himpunan bank milik negara (himbara) tersebut belum mulai efektif melakukan pemungutan pajak. Pengoperasian sistem tersebut awalnya direncanakan pada 10 September 2026, namun diundur oleh Direktorat […]
-
DJP Imbau WP Pastikan KLU di Coretax Sesuai, Ini Cara Mengeceknya
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk memastikan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang terdaftar di coretax telah sesuai. DJP menyebut KLU yang sesuai diperlukan agar lebih mencerminkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang sebenarnya. Dengan data yang akurat dan selaras maka wajib pajak dapat melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat. “KLU yang sesuai […]
-
UU APBN 2027 Disahkan Besok, Ada Aturan Audit Khusus Restitusi Pajak
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi undang-undang pada Selasa (29/9/2026). Salah satu ketentuan baru yang tercantum dalam RUU APBN 2027 adalah pengaturan mengenai pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak. Ketentuan tersebut telah disepakati dalam pembahasan tingkat […]
-
Surat Pajak Makin Masif
DJP Kementerian Keuangan terus memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data dan informasi perpajakan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau yang kerap disebut “surat cinta”. Namun penerbitan SP2SK dalam jumlah besar dinilai perlu diimbangi dengan transparansi mengenai efektivitasnya. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research […]
-
Restitusi Pajak di Bawah Audit Khusus Menteri Keuangan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan mekanisme audit khusu dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Ketentuan tersebut menjadi salah satu tambahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 37 RUU APBN 2027. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan atau audit […]
WA only