NEWS
-
Kementerian Keuangan: Pajak Karbon Belum Prioritas di APBN 2026
DIREKTUR Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pungutan pajak karbon belum menjadi prioritas untuk diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2026. Pemerintah bakal lebih mengutamakan instrumen perdagangan karbon global. Febrio menyatakan pemerintah masih memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. “(Pajak karbon) enggak prioritas. Kita fokus di belanja, pertumbuhan ekonomi,” ucapnya […]
-
Pajak Karbon Bisa Picu Harga Listrik-BBM Naik, RI Tagih Dukungan Asing Turunkan Emisi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya risiko kenaikan harga energi di balik penerapan pajak karbon sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Untuk diketahui, penerapan pajak karbon di Indonesia diatur dalam pasal 13 ayat (3) UU HPP. Penerapan pajak itu sejalan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), yang […]
-
Kemenkeu Siapkan Roadmap Pajak Karbon, Tarif Akan Ikuti Harga Pasar
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) penerapan pajak karbon.Nantinya skema tarif akan merujuk pada harga karbon di pasar. “Harga karbon yang ada di pasar itu akan menjadi acuan bagi tarif pajak karbon,” ujar Febrio dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025). […]
-
DJP Merespon Penggeledahan Kejaksaan Agung ke Sejumlah Pegawai Pajak
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara ihwal penggeledahan terhadap kantor dan rumah pegawai pajak yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan saat ini lembaganya masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan […]
-
Siap-Siap! Aturan PPh Final untuk UMKM Dirombak
Pemerintah segera merombak ketentuan PPh final 0,5% bagi pelaku UMKM. Perubahan aturan ini akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan utama media nasional pada hari ini, Selasa (18/11/2025). Perubahan kebijakan soal PPh final UMKM dilatarbelakangi temuan praktik manipulasi omzet dan pemecahan usaha oleh pelaku UMKM demi memanfaatkan tarif […]
WA only