NEWS
-
Kewenangan Menteri Keuangan Atur Kuasa Wajib Pajak Digugat ke MK
Pemohon bernama Mahamuddin mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Ayat dimaksud memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk mengatur kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP. Menurut pemohon, Pasal 44E ayat (2) huruf e bertentangan dengan Pasal […]
-
Kejar Tunggakan Pajak Hingga ke Luar Negeri
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memperkuat penagihan tunggakan pajak lintas negara mulai 2027. Langkah itu akan ditempuh melalui kerja sama perpajakan baik secara bilateral maupun multilateral. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan implementasi penagihan tunggakan pajak global merupakan bagian dari kegiatan strategis Ditjen Pajak yang dilakukan pada tahun depan. “Ini dalam rangka hubungan bilateral maupun […]
-
Aturan Baru Konsultan Pajak dan Pihak Lain, Unduh di Sini!
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan peraturan mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026. Beleid ini mengubah dan menggantikan PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022. Perubahan ketentuan dilakukan untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan integritas praktik konsultan pajak serta pihak lain yang bertindak sebagai kuasa […]
-
Restitusi Seret, Purbaya Duga Ada Pergeseran Pelaksanaan Perintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menduga ada pergeseran atas pelaksanaan perintahnya terkait dengan pengawasan restitusi pajak. Purbaya menjelaskan bahwa dirinya meminta jajarannya untuk memonitor restitusi oleh pelaku usaha pada sektor batu bara. Namun, langkah tersebut justru berdampak terhadap pelaku usaha sektor lainnya. “Sebenarnya begini, restitusi kan dicurigai waktu itu sumber daya alam itu kan, yang […]
-
Menata PPN dan Royalti, Menangkap Windfall Batu Bara
IBARAT sebuah kapal besar di mana segelintir penumpang kelas satu sibuk menghitung koper emas mereka, sementara nakhoda harus menguras kas bersama untuk menambal lambung yang bocor. Itulah potret industri batu bara kita saat ini. Sejak perubahan status batu bara menjadi Barang Kena Pajak (BKP) melalui UU Cipta Kerja, negara harus menghadapi lonjakan restitusi PPN yang […]
WA only