NEWS
-
Stimulus Ekonomi 2025: Pemerintah Bebaskan PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025. PMK Nomor 10 Tahun 2025 tersebut ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti dalam keterangannya menjelaskan, […]
-
Cara menghitung PPN 12 persen barang mewah
Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Kenaikan PPN ini bertujuan untuk menjaga daya beli […]
-
Cek! Syarat & Hitung-hitungan Beli Rumah Dapat Diskon Pajak
Pemerintah kembali memberlakukan kebijakan insentif pajak atas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Lantas apa saja syaratnya? Melansir dari akun Instagram @ditjenpajakri, ada beberapa syarat ketentuan dalam membeli rumah agar dapat diskon PPN DTP. Pertama, […]
-
Pemerintah Bakal Tanggung PPN Motor Listrik, Airlangga: Biar Adil
Pemerintah berencana untuk memberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian insentif PPN DTP untuk motor listrik menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pada tahun ini. Menurutnya, insentif tersebut juga untuk menciptakan keadilan mengingat pemerintah juga sudah memberikan PPN DTP atas mobil listrik. […]
-
Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Untuk Pengusaha yang Simpan DHE SDA 100% di RI
Pemerintah resmi memberlakukan revisi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) pada 1 Maret 2025. Aturan ini akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan ragam insentif fiskal dan dukungan bagi pengusaha yang patuh memarkirkan DHE SDA di dalam negeri 100% […]
WA only