NEWS
-
Petisi Tolak PPN 12 Persen Menguat, Berikut Deretan Faktanya
Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022, dan PPN 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Pemberlakuan […]
-
Gapensi Tolak Kebijakan PPN 12 Persen: Mayoritas Anggota UMKM konstruksi yang Bekerja pada Margin Tipis
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), La Ode Safiul Akbar, menilai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025, dapat menciptakan efek domino yang masif. Menurutnya, banyak pihak yang bakal terdampak langsung berawal dari harga material dan jasa konstruksi yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan […]
-
Ketimbang Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Pengamat Sarankan Pemerintah Fokus Tingkatkan Rasio Pajak
Pengamat perpajakan dari Universitas Surabaya (Ubaya) Nobertus Purnomolastu menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 akan memberikan dampak signifikan bagi konsumen dan produsen. Ketimbang menaikkan PPN menjadi 12 persen, menurutnya pemerintah lebih baik meningkatkan rasio pajak (tax ratio). “Apabila permintaan atau demand menurun akibat kenaikan PPN menjadi 12 persen, […]
-
Penerapan Pajak Kekayaan Lebih Efektif Dibandingkan Tax Amnesty
Pemerintah berencana menjalankan lagi program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid III pada 2025 mendatang. Ini setelah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, ketimbang kembali menerapkan kebijakan tax amnesty, untuk menarik pajak […]
-
Ditjen Pajak: Manfaat Kenaikan Tarif PPN akan Kembali ke Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini manfaat penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan kembali ke masyarakat. Manfaat itu di antaranya berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN selama ini kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti lewat […]
WA only