NEWS
-
Rilis SE, DJP Atur Edukasi Pajak hingga ke Calon WP Masa Depan
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menetapkan Surat Edaran No. SE-13/PJ/2025 tentang Pedoman Kegiatan Edukasi Perpajakan. Surat edaran tersebut memperbarui tata cara pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan seiring dengan implementasi coretax. Sebagai pedoman baru, SE-13/PJ/2025 menggantikan SE-46/PJ/2021. Penggantian ini membuat kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pegawai DJP berpedoman pada SE-13/PJ/2025 terhitung sejak 1 Januari 2025. “Surat edaran […]
-
DJP Catat 11,86 Juta Wajib Pajak Sudah Aktivasi Coretax
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan 11,86 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun sistem perpajakan terbaru per 12 Januari 2026 pukul 14.00 WIB. Secara rinci hingga Senin kedua 2026, aktivasi terdiri dari wajib pajak badan sebanyak 829.995, Instansi Pemerintah 88.702, PMSE : 223, dan wajib pajak orang pribadi OP : 10.948.809 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
-
Jaga Kepatuhan Pelaporan SPT di Era Coretax, Ini Langkah-Langkah DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengakui implementasi coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru masih memunculkan berbagai tantangan, termasuk saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli menyatakan otoritas pajak saat ini terus menggencarkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan perihal penggunaan coretax. Harapannya, kepatuhan formal wajib pajak menjadi meningkat. “Implementasi sistem baru tentunya […]
-
Cara Buat Konsep dan Mengisi Induk SPT Tahunan Karyawan di Coretax DJP
SEJAK awal Januari 2025, DJP memindahkan saluran pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan ke coretax. Begitu pula dengan saluran penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) juga dipindahkan dari DJP Online ke coretax. Artinya, SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 tidak lagi disampaikan via DJP Online, tetapi melalui coretax. Bagi wajib pajak orang pribadi, batas waktu pelaporan […]
-
Lagi! Korupsi Pejabat Pajak Bisa Menggerus Kepatuhan Wajib Pajak
Terbongkarnya kembali praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga membawa dampak serius terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kasus penggeledahan KPP Madya Jakarta Utara oleh KPK mempertegas kekhawatiran publik bahwa sistem perpajakan masih rentan disalahgunakan oleh oknum di dalamnya. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang […]
WA only