NEWS
-
Ini Cara Baru Pemerintah Pungut Pajak dari Platform Digital
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengimplementasikan mekanisme baru pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah siap menjalankan Sistem Pemungutan Pajak atas […]
-
Aturan Pajak dan Regulasi Mengganjal Laju EBT
Pemerintah mengkaji insentif baru pengganti tax holiday bagi pengembang energi bersih Minat investor terhadap energi baru dan terbarukan (EBT) terus meningkat. Namun, laju transisi menuju energi yang lebih bersih ini masih tertahan oleh berbagai tantangan regulasi, administrasif dan teknis di lapangan. Dari sisi pemerintah, Kementerian Investasi/BKPM sedang manata ulang kebijakan insentif perpajakan sektor EBT seiring […]
-
Lunasi Tunggakan Pajak,WP Akhirnya Dapat Kembali Aset Sitaan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan melakukan pencabutan sita, sekaligus mengembalikan barang sitaan kepada salah satu wajib pajak di Gedung KPP Pratama Semarang Selatan pada 26 Agustus 2026. Pengembalian aset ini dilakukan setelah wajib pajak menunjukkan iktikad baik dengan melunasi seluruh tunggakan pajaknya. Adapun serah terima barang sitaan dilakukan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) […]
-
Purbaya Janji Usut Hambatan Restitusi Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mendalami hambatan restitusi pajak yang dialami oleh pelaku usaha. Purbaya menjelaskan sejak awal pihaknya hanya memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan atas restitusi pada sektor batu bara, bukan sektor lain. “Restitusi kan dicurigai waktu itu yang sumber daya alam, saya bayar subsidi Rp25 triliun ke perusahaan batu bara. Sebenarnya […]
-
Kompetensi Kuasa Wajib Pajak Digugat ke MK, Ini Kata Kuasa Hukum
Kehadiran Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP dipandang telah mencederai hak konstitusional wajib pajak dalam memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Sangap Tua Ritonga selaku kuasa hukum dalam permohonan pengujian materiil atas Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP berpandangan bahwa pendelegasian kewenangan kepada menteri keuangan […]
WA only