NEWS
-
Pajak Tinggi Tanpa Tax Amnesty, Sri Mulyani Harus Belajar dari Vietnam
Keinginan pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara dari sisi pajak menjadi salah satu alasan kembali digelarnya program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Ini sebagaimana telah masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. “Artinya negara memang lagi butuh […]
-
PPN 12% Mulai 2025, Ekonom: Lebih Banyak Rugi daripada Untung!
Pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% mulai 2025 sejatinya dalam rangka menambah penerimaan negara. Alih-alih menggemukkan kas negara, ekonom menilai kebijakan tersebut justru akan mendatangkan kerugian. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center Of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto menyampaikan kenaikan tarif PPN tersebut tidak akan efektif […]
-
Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Yayasan Konsumen Tekstil: Beban Pajak Konsumen Akhir Jadi 21,6 Persen
Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Ardiman Pribadi mengkritik rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Ia mengungkapkan, kenaikan pajak ini sepenuhnya akan dibebankan kepada konsumen akhir. Ardiman mengatakan, ketika PPN dikenakan 11 persen, pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir sebenarnya mencapai 19,8 persen. Pasalnya, dalam rantai nilai tekstil yang panjang, setiap […]
-
Penjelasan PBJT Makanan Minuman & Jasa Hiburan di Jakarta
Sebagai wajib pajak, ada sejumlah jenis pajak yang perlu dipahami. Salah satunya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup berbagai jenis pajak daerah. Salah satunya adalah PBJT untuk Makanan dan Minuman, serta PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental. Pajak ini dikenakan pada usaha yang menyediakan makanan, minuman, atau hiburan, termasuk […]
-
PPN 12 Persen Berpotensi Picu Perlambatan Kredit, Kemenkeu Sebut Sudah Kaji Ekonomi-Sosial
Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022, dan PPN 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari […]
WA only