NEWS
-
Pengusaha Respons Wacana Tax Amnesty Jilid III
Para pengusaha merespons wacana pelaksanaan Program Pengampunan Pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) jilid III. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan jika program ini akan dilaksanakan kembali, maka pemerintah perlu melakukan persiapan yang lebih komprehensif dan maksimal sehingga sasarannya betul-betul tercapai. Hal ini berkaca pada program tax amnesty yang […]
-
Sah! RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Rapat Paripurna DPR resmi menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masuk dalam dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengetuk palu persetujuan atas pembahasan Program Prioritas 2025 setelah mendengar kesepakatan anggota parlemen. Keputusan ini diambil usai anggota dewan mendengarkan laporan dari Ketua Baleg DPR Bob Hasan. […]
-
Realitas Ketimpangan: Indonesia Butuh Pajak Kekayaan, Bukan PPN 12 Persen
SAAT debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, pada 22 Desember 2023 lalu, Gibran Rakabuming menggunakan analogi “berburu di kebun binatang” saat berbicara soal menaikkan rasio pajak. Analogi itu terbukti akurat. Pada 14 November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut membenarkan […]
-
Sederet Kebijakan Pajak Ini Dinilai Bebani Masyarakat, Ada PPN 12% Hingga TER
JAKARTA. Kalangan masyarakat beramai-ramai mengungkapkan kekhawatirannya terkait sederet kebijakan pajak yang dirasa semakin membebani, terutama bagi kalangan pekerja di kelompok menengah. Keluhan tersebut disampaikan langsung melalui media X, di mana mereka menganggap beberapa kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah beban mereka. Belum lagi kebijakan pajak tersebut juga diikuti dengan pungutan lainnya yang turut mempengaruhi income […]
-
DPR Buka Alasan RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak alias amnesti pajak (tax amnesty) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Lantas, apa alasannya? Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan inisiatif memasukkan aturan tax amnesty ke Prolegnas Prioritas 2025 dilakukan setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR […]
WA only