NEWS
-
Dirjen Pajak Baru Buka Suara Soal Masalah Coretax
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang mempelajari lebih dalam mengenai sistem Coretax. Ia pun mengaku bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta dirinya untuk mempelajari sistem perpajakan baru tersebut. Menurutnya, butuh waktu kurang lebih seminggu untuk mempelajarinya dengan jajaran internal Direktorat Jenderal Pajak. “Belum selesai,Itu butuh seminggulah one-on-one untuk […]
-
Dirjen Pajak Baru Janji Selesaikan Masalah Coretax dalam Sebulan
Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik pada Jumat (23/5/2025) lalu, yakni Bimo Wijayanto berjanji menyelesaikan masalah Coretax dalam sebulan, termasuk persoalan perpajakan lainnya sesuai arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Mudah-mudahan kurang dari sebulan, saya akan laporkan perkembangan ke teman-teman sekalian,” kata Bimo saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025), seperti ditukil dari […]
-
Kemenkeu Buka Peluang Terapkan Pajak Kekayaan untuk Para Orang Super Kaya Indonesia
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku membuka peluang penerapan pajak kekayaan (wealth tax). Hanya saja, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa langkah tersebut membutuhkan proses panjang dan kajian yang menyeluruh. “Saya akan bilang bahwa kita punya arah (penerapan pajak kekayaan) pastinya. Namun tentunya pengenalan sebuah jenis pajak yang baru ini tentu tidak […]
-
DJP Awasi Para Influencer dan Content Creator Terkait Pelaporan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap para influencer hingga content creator terkait pelaporan perpajakannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam diskusi publik di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Selasa (27/5). Namun, keterbatasan klasifikasi data dan struktural sektoral membuat penarikan data penghasilan […]
-
PER-11/PJ/2025 Terbit, Batas Upload e-Faktur Diundur Jadi Tanggal 20
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 turut mengubah batas waktu pengunggahan faktur pajak elektronik atau e-faktur ke Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (28/5/2025). Dalam Pasal 44 ayat (1) PER-11/PJ/2025, ditegaskan e-faktur wajib diunggah ke DJP menggunakan modul e-faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal […]
WA only