Program pengampunan pajak atau tax amnesty bakal bergulir lagi. Ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Artinya pemerintah akan kembali menjalankan tax amnesty jilid III. Namun, program tax amnesty ini dinilai sebagai kebijakan yang tidak […]

Rencana penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan menolak usulan tersbut. “Dalam proses undang-undang itu Ada dua. Ada 50% persetujuan DPR, 50% persetujuan pemerintah,” kata Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI kepada wartawan, dikutip Kamis (21/11/2024) Seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR […]

Pemerintah harus belajar dari India, yang kerap dikenal sebagai salah satu negara yang menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty berulang kali, namun gagal menaikkan kepatuhan pajak di negaranya. Ini karena wacana bergulirnya program tax amnesty jilid III muncul, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke […]

Sejumlah pakar pajak mengingatkan, program tax amnesty yang kerap digulirkan pemerintah, merupakan pertanda bahwa negara sedang mencari dana instan untuk memenuhi kebutuhan belanjanya alias butuh uang atau BU. Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III kini tengah diramu pemerintah dan DPR, setelah sebelumnya pada periode 2016 untuk pertama kalinya Indonesia memperkenalkan tax amnesty jilid […]

Indonesia ditahbiskan sebagai negara hukum (rechtstaat). Tapi, paradigma pembangunan hukum sedang menuju ke arah negara kekuasaan (machtstaat). Kecemasan itu tercermin dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memasukkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) dalam prolegnas 2025. Politik hukum rezim parlemen saat ini tampaknya lebih suka memberi ‘suaka’ pengemplang pajak ketimbang menguatkan supremasi […]