NEWS
-
Kriteria Barang Bawaan Bebas Bea Pajak
Hal ini, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 34/2025 yang berlaku 6 Juni 2025. Pemerintah mempertegas ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 34/2025 yang berlaku 6 Juni 2025. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nirwala […]
-
Pendapatan Turun, DPRD Bentuk Panja Evaluasi Pajak dan Retribusi
DPRD Kota Ambon, Maluku, membentuk panitia kerja (panja) untuk mengevaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Ambon. Ketua Panja DPRD Kota Ambon Zeth Pormes mengatakan pembentukan panja merupakan tindak lanjut dari pemberlakukan Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasalnya, perda tersebut menghapus beberapa jenis pajak dan retribusi sehingga menimbulkan penurunan pendapatan asli daerah […]
-
Elon Musk Sebut RUU Pajak Trump Keji & Penuh Omong Kosong
Miliarder Elon Musk melayangkan kritik keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak hingga belanja Presiden Donald Trump. CEO Tesla itu bahkan menyebutnya sebagai aksi yang keji dan berpotensi meningkatkan defisit federal. Beberapa anggota Partai Republik yang konservatif dari sisi fiskal di Senat AS mendukung pandangan yang diungkapkan Musk dalam unggahan media sosial itu. Mereka menilai, hal […]
-
Upaya Persuasif Gagal,KPP Akhirnya Sita Rekening Penunggak Pajak
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara mengadakan kegiatan penyitaan atas rekening bank milik wajib pajak berinisial SNS pada 11 April 2025. Juru Sita Pajak Negara JSPN dari KPP Pratama Sidoarjo Utara Randyadifta Fahmimengatakan penyitaan tersebut dilakukan kantor pajak setelah melaksanakan serangkaian proses penagihan yang tidak membuahkan hasil. “Tindakan ini kami ambil setelah upaya persuasif […]
-
Jawa Barat Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan Menjadi Akhir Juni
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 30 Juni 2025. Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.162-Bapenda/2025, sebagai komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebelumnya program ini dijadwalkan berakhir pada 6 Juni 2025. Namun, melalui keputusan terbaru tersebut, masa berlaku program relaksasi diperpanjang […]
WA only