NEWS
-
Sri Mulyani Ingin PPN Naik ke 12%, Negara Bisa Raup Pendapatan Rp100 Triliun
Rencana pemerintah dalam menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 berpeluang menambah kas negara hingga Rp100 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menggunakan asumsi PPN 11% saat merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Target penerimaan negara tahun depan masih dipatok senilai Rp3.005,1 triliun dan pajak menjelaskan Rp2.189,3 triliun. Pengamat pajak dan Manajer […]
-
Tax Amnesty Berjilid-jilid
Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia melalui Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memberlakukan program pengampunan pajak alias tax amnesty sebagai pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kala itu, pemerintah menegaskan, program pengampunan pajak merupakan tahapan sebelum pemerintah menegakkan hukum yang lebih tegas di sektor perpajakan. Jadi, melalui program pengampunan pajak ini pemerintah memberi kesempatan […]
-
Pemberian Tax Amnesty untuk Pengemplang Pajak Turunkan Kredibilitas Pemerintah
Kalangan pengamat pajak memberikan kritik keras terhadap rencana Dewan Perwakilan (DPR) bersama pemerintah yang akan kembali memberikan program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty Jilid III. Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar menilai bahwa rencana pemberian program tersebut akan mencederai rasa keadilan di kalangan Wajib Pajak yang telah patuh. Menurutnya, langkah […]
-
Negara Tidak Adil, Pengemplang Pajak Bisa Diampuni Berkali-kali
Jakarta. DPR RI resmi memasukkan program pengampunan pajak atau tax amnesty dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Hal ini membuka peluang dilakukannya program tax amnesty untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ekonom Universitas Diponegoro Wahyu Widodo mengatakan sejatinya tax amnesty merupakan program untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui mekanisme pengampunan. Namun, apabila […]
-
Kebijakan Tax Amnesty Jilid III Jadi Pisau Bermata Dua
Wacana pemerintah untuk menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III dapat menjadi ‘pisau bermata dua’ bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada satu sisi, kebijakan ini dinilai akan memperluas basis data wajib pajak serta mendorong repatriasi aset yang selama ini disembunyikan atau tidak dilaporkan. Namun di saat sama, menimbulkan dampak negatifnya yang justru lebih serius […]
WA only