Kalangan ekonom mengkritik langkah DPR yang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty. Mereka berpendapat pengampunan pajak yang terlalu sering dilakukan hanya akan membuat orang kaya pengemplang pajak semakin banyak. “Tax amnesty merupakan kebijakan blunder untuk menaikkan penerimaan pajak,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) […]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 41 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas tahun 2025. Kesepakatan diambil melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11). Dalam rapat itu, semula Panja RUU Prolegnas memaparkan laporannya. Dalam laporan yang disampaikan, 41 RUU masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, lalu 178 UU masuk […]

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sejauh ini pemerintah masih mengacu kepada peraturan tersebut. Lantas, jika PPN naik menjadi 12% mulai 2025, barang dan jasa apa saja yang terdampak? Melansir laman resmi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian […]

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan peraturan gubernur (pergub) khusus yang menjadi payung hukum dalam pemberian kemudahan perpajakan daerah. Pergub dimaksud adalah Pergub 43/2024 yang telah diundangkan pada 7 November 2024 dan berlaku sejak tanggal tersebut. “Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa: perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; atau pemberian fasilitas angsuran […]