NEWS
-
Badan Penerimaan Negara Kembali Mencuat
Wacana pemben tukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali bergulir. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sudah menyusun struktur organisasi lembaga yang juga disebut Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN). Ini terungkap dalam paparan mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Bidang Perpajakan Edi Slamet Irianto, Rabu (11/6). Menurut Edi, BPN akan langsung ber-tanggungjawab ke Presiden. BPN akan dipimpin […]
-
Diskusi Pakar Soal Ide Badan Penerimaan Pajak, Begini Isinya!
Mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan, Edi Slamet Irianto mengatakan Indonesia segera membutuhkan Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN). Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mencantumkan rancangan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN 2025-2029 itu sendiri telah Prabowo tetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor […]
-
Ini Jurus Baru Ditjen Pajak untuk Pantau Pajak Lintas Negara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-10/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak yang lama, yakni Suryo Utomo. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri […]
-
Hingga Pertengahan Tahun 2025 Nasib Perpanjangan PPh Final UMKM 0,5% Belum Jelas
Kepastian mengenai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur perpanjangan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tarif 0,5% pada tahun 2025 masih belum terealisasi. Padahal, pemerintah sebelumnya telah menjanjikan perpanjangan insentif pajak ini hingga Desember 2025. Memasuki bulan Juni 2025, janji tersebut belum juga diwujudkan. Pelaku UMKM pun menghadapi […]
-
Strategi Baru DJP Kejar Pengemplang Pajak Lintas Negara
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), semakin serius dalam memerangi praktik pengemplangan pajak dengan memberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-10/PJ/2025. Peraturan ini memperkuat landasan hukum pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, yang memungkinkan DJP untuk mendapatkan data perpajakan dari negara mitra. Beleid baru ini juga diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 […]
WA only