NEWS
-
DPR Sepakati RUU Pengampunan Pajak Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Kerja Badan Legislasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2025. Dalam Rapat Kerja tersebut, disepakati bahwa RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi usulan Komisi XI DPR RI. Ini berbeda dengan […]
-
Petugas Pajak Sisir Para WP yang Lakukan Kegiatan Membangun Sendiri
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang melakukan penyisiran kepada wajib pajak yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada 22 Oktober 2024. Dalam kegiatan penyisiran tersebut, petugas pajak dari KP2KP Pinrang Luna dan Yunita mendatangi satu persatu wajib pajak yang teridentifikasi sedang melakukan KMS. Petugas lantas menjelaskan kriteria KMS […]
-
Multifinance Terjepit Biaya Dana dan PPN
Penurunan biaya pendanaan multifinance masih terbatas Industri multifinance bakal makin terjepit dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Sayangnya, efek penurunan suku bunga acuan masih terbatas untuk membantu meringankan beban pendapatan. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto menyebut, sebenarnya penurunan suku bunga pada tahun ini sudah mulai berdapak baik bagi biaya pendanaan […]
-
Alasan RUU Tax Amnesty Mendadak Masuk Prolegnas Prioritas 2025 DPR
DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Usulan revisi UU Tax Amnesty sendiri baru muncul dalam rapat kerja antara Baleg DPR dengan pemerintah dan DPD pada Senin (18/11/2024). Meski sempat ada tarik ulur, akhirnya Komisi XI DPR […]
-
Rame-Rame Menolak Kenaikan Tarif PPN
Pemerintah tak sensitif, kenaikan tarif PPN menjadi 12% kian hantam daya beli Dinilai tak sensitif dengan situasi masyarakat, penolakan atas rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) makin kencang. Sejauh ini, pemerintah masih ngotot akan menaikan PPN sebesar 9% dari 11% menjadi 12% dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Lihat saja, di antara sederetan kalangan […]
WA only