NEWS
-
Tingginya Shadow Economy Hingga Korupsi Jadi Penyebab Rendahnya Tax Ratio Indonesia
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa rendahnya tax ratio Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor struktural dan kelembagaan. Menurutnya, keberadaan ekonomi informal (shadow economy) yang besar serta masalah tata kelola seperti korupsi turut menekan kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak. “Besaran shadow economy itu menentukan juga. Ketergantungan sebuah negara pada sektor-sektor yang […]
-
DJP Cium ‘Lumbung’ Pajak Baru, Jumlahnya Tembus Triliunan!
Pemerintah tengah mendorong penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital yang pertumbuhannya semakin pesat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menjelaskan bahwa ekonomi digital bahkan kini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Berdasarkan data yang diolah oleh Kementerian Keuangan, nilai transaksi ekonomi digital meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, […]
-
Pemerintah Klaim Potensi Penerimaan Pajak Rp 362 T Tak Dikejar demi Rakyat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada Rp 362,5 triliun per tahun penerimaan pajak yang tidak masuk ke kantong negara karena adanya fasilitas perpajakan. Artinya, potensi penerimaan tersebut diikhlaskan karena pemerintah memberikan insentif pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan potensi yang direlakan itu adalah tax expenditure alias belanja perpajakan yang diberikan negara […]
-
Transfer ke Daerah Dipangkas, Pajak Daerah Bakal Naik Gila-gilaan?
Pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat mengejutkan banyak pihak. Hal ini diduga dapat melahirkan kebijakan pemerintah daerah yang memberatkan warga, salah satunya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, pemerintah daerah harus mendapatkan pendampingan selama proses kemandirian fiskal berjalan. “Jadi Kementerian dan komisi 2 bersepakat bahwa […]
-
Kemendagri Minta Kepala Daerah Kaji Ulang atau Batalkan Kenaikan PBB-P2 di Atas 100 Persen
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah untuk mengkaji ulang, atau bahkan membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang besarannya lebih dari 100 persen. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam melakukan penyesuaian PBB-P2. “Kementerian Dalam […]