NEWS
-
Asa pertumbuhan dari insentif pajak penghasilan
Ketika tahun anggaran 2025 memasuki babak pertengahan, pemerintah kembali memoles kebijakan fiskalnya agar lebih adaptif terhadap tekanan ekonomi global dan domestik. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025, negara memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 10 Tahun 2025. Kebijakan ini tidak sekadar […]
-
Jepang Berniat Buat Aturan Baru Terkait Mata Uang Kripto, Bakal Kena Pajak 20%
Otoritas Jasa Keuangan atawa Financial Services Agency (FSA) Jepang sedang mempertimbangkan peraturan yang akan mendefinisikan mata uang kripto sebagai produk keuangan yang tunduk pada aturan perdagangan dan mengurangi tarif pajak atas keuntungan. Berdasarkan pemberitaan Reuters yang mengutip surat kabar Asahi pada hari Minggu (16/11/2025), peraturan tersebut akan berlaku untuk 105 jenis mata uang kripto yang […]
-
Pajak Karbon Tak Kunjung Berlaku, Kemenkeu Beberkan Alasannya
Kementerian Keuangan mengungkapkan sederet alasan pemerintah belum menerapkan pajak karbon. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut penerapan pajak karbon memang telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, penerapan pajak karbon juga perlu menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peta Jalan Pajak Karbon. “Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang Peta Jalan […]
-
DJP Bakal Pertukarkan Data Transaksi Kripto hingga E-Wallet dengan Negara Lain!
Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak (DJP) akan memasukan data transaksi kripto hingga e-wallet ke dalam kategori informasi yang dipertukarkan dalam rangka automatic exchange of information alias AEoI. Informasi yang dihimpun Bisnis dari internal pemerintahan menyatakan bahwa rencana itu merespons pola transaksi digital, termasuk kripto yang naik cukup signifikan. Kalau tidak aral melintang, transaksi kripto […]
-
Jepang Pertimbangkan Aturan Baru Kripto Lewat Terapkan Pajak 20%
Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) tengah mempertimbangkan regulasi baru yang akan mendefinisikan aset kripto sebagai produk keuangan yang tunduk pada aturan insider trading serta menurunkan tarif pajak atas keuntungannya dari kripto. Dilansir dari Asahi, Senin (17/11), aturan tersebut akan berlaku untuk ratusan jenis mata uang kripto yang diperdagangkan di Jepang. Bursa penyedia layanan pertukaran kripto nantinya […]
WA only