NEWS
-
DJP Bisa Beri Nomor Identitas ke OP atau Badan yang Tak Wajib NPWP
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 memungkinkan Ditjen Pajak (DJP) untuk memberikan nomor identitas perpajakan kepada orang pribadi atau badan yang belum memenuhi persyaratan untuk harus ber-NPWP. Berdasarkan PMK 81/2024, nomor identitas perpajakan tersebut diberikan dalam bentuk NPWP untuk kepentingan administrasi perpajakan. “Dirjen pajak secara jabatan dapat memberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk NPWP…untuk memberikan kemudahan […]
-
Ramai-ramai Kritik PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan
Jakarta. Pajak pertambahan nilai (PPN) bakal naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 masih sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ia juga menegaskan belum ada pembahasan pemberlakuan kenaikan pajak akan […]
-
Penerimaan Pajak Menurun, Sri Mulyani: Tahun Ini Sangat Berat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan penerimaan pajak masih terkontraksi. Hingga Oktober 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun, turun 0,4% dari periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak sejauh ini memang belum sekuat pada periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, kondisi ini antara lain dipengaruhi […]
-
Jalan Terjal Pemerintah untuk Mencapai Target Pajak Tahun Ini
JAKARTA, Target penerimaan pajak yang dipatok untuk tahun ini tampaknya tak mudah digapai. Pemerintah mengakui sulit mengejar target penerimaan pajak di tengah lesunya perekonomian domestik dan global. Topik tersebut menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Kamis (14/11/2024). Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Oktober 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.517,53 triliun atau 76,3% […]
-
Rencana Ombudsman RI, Permintaan Klarifikasi Ditjen Pajak, dan Harapan UD Pramono…
Ombudsman RI akan memanggil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meminta klarifikasi terkait pemblokiran rekening UD Pramono akibat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta. UD Pramono merupakan pengepul susu yang berlokasi di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan bahwa pemanggilan Ditjen Pajak diperlukan untuk mengklarifikasi masalah yang […]
WA only