NEWS
-
Masyarakat Kelas Menengah Irit Belanja, Anggota DPR Khawatir Defisit APBN Jebol
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mewanti-wanti dampak penurunan daya beli masyarakat kelas ekonomi menengah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Jefry Romdonny mengatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah harus segera diatasi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pelemahan daya beli dapat memperlambat kinerja penerimaan […]
-
Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan komitmen Kementerian Keuangan untuk berburu “harta karun” pajak yang selama ini belum terjamah Direktorat Jenderal Pajak. Harta karun itu selama ini dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang belum tersentuh oleh fiskus pajak, sebab masih dalam bentuk aktivitas ekonomi ilegal, atau yang juga biasa disebut underground maupun shadow economy. “Ini yang […]
-
Incar Pajak Baru dan Genjot PNBP Saat Ekonomi Seret
JAKARTA Tidak ingin besar pasak daripada tiang, pemerintah siap memaksimalkan beragam sumber penerimaan negara tahun depan. Saat setoran pajak melambat, pemerintah akan membuka sumber pendapatan yang selama ini dinilai luput jadi sasaran, termasuk memacu penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor yang belum tersentuh, mulai dari underground […]
-
Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Kini 10%
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga Oktober 2024 ini tingkat rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia mencapai 10,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. “Tax ratio sekarang di 10,02% dengan proyeksi dari GDP,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan tema evaluasi kinerja Kementerian […]
-
Pemerintah Sudah Kantongi Rp29,9 Triliun Pajak Ekonomi Digital
Pemerintah menghimpun pajak senilai Rp29,97 triliun dari sektor ekonomi digital per 31 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti merinci penerimaan itu berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,71 triliun, […]
WA only