NEWS
-
Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan
Wajib pajak yang memiliki atau menguasai rumah, termasuk apabila memiliki cicilan kepemilikan rumah (kredit pemilikan rumah/KPR), harus memasukkannya ke dalam SPT Tahunan pajak penghasilan. Jika pada akhir tahun pajak, orang pribadi memiliki atau menguasai rumah maka perlu melaporkan rumah tersebut pada ‘Daftar Harta’ SPT Tahunan. Daftar harta di SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan harta usaha […]
-
Cara Lapor Pajak Secara Online 2025, Jangan Sampai Telat
Memasuki awal tahun 2025, para wajib pajak harus mulai bersiap untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Laporan ini wajib dilakukan setiap tahun sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan berbagai kemudahan dalam proses pelaporan pajak, termasuk layanan e-Filing yang memungkinkan pelaporan […]
-
PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah
Pemungutan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) kepada instansi pemerintah kini disetor atas nama instansi pemerintah. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 194 ayat (3) PMK 81/2024. Sesuai dengan ketentuan, PPh final atas PHTB kepada pemerintah akan dipungut instansi pemerintah. Nah, penyetoran PPh final PHTB tersebut kini dilakukan atas nama instansi pemerintah […]
-
Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025
JAKARTA, Pemerintah akan segera menyelesaikan initial memorandum yang diperlukan guna mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, initial memorandum masih dirampungkan dan akan dikirimkan ke OECD pada bulan depan. “Kami akan segera memasukkan initial memorandum untuk OECD. Harapannya, sudah masuk pada Maret 2025,” katanya, […]
-
Prabowo Instruksikan Penghematan,Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan Kemenkeu) harus memberikan contoh bagi kementerian/lembaga lainnya untuk dapat melakukan penghematan anggaran. Suahasil mengatakan efisiensi anggaran menjadi bentuk dukungan Kemenkeu terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan seluruh kementerian/lembaga menghemat anggaran. “Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, […]
WA only