NEWS
-
Sri Mulyani Waspadai Efek Gejolak Harga Komoditas ke Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus mewaspadai dampak gejolak harga komoditas global terhadap APBN, terutama dari sisi penerimaan negara. Sri Mulyani mengatakan gejolak harga komoditas akan sangat memengaruhi kinerja penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurutnya, volatilitas harga komoditas juga menjadi salah satu risiko dalam pengelolaan APBN yang perlu […]
-
DJP Gandeng Satgassus Polri buat Genjot Penerimaan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng Satgassus Polri untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Kerja sama kedua belah pihak dilakukan dengan membangun sinergi dan kolaborasi. “Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, DJP mengundang Tim Satgassus Polri untuk membangun sinergi dan kolaborasi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025). DJP dan […]
-
Penerimaan Pajak Susut 10,13% Per Mei 2025, Tanda Ekonomi Lesu?
Upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak tahun ini cukup berat karena trennya masih turun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto hingga akhir Mei 2025 telah mencapai Rp 683,26 triliun. Sayangnya, realisasi ini mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 10,13% year on year (YoY) jika dibandingkan penerimaan pajak neto pada periode yang sama di tahun […]
-
PER-7/PJ/2025 Perinci Saluran Lain untuk Pendaftaran Wajib Pajak
Melalui Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025, Ditjen Pajak (DJP) memerinci saluran yang dapat digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PER-7/PJ/2025, pendaftaran diri wajib pajak dilakukan secara elektronik melalui 3 saluran. Ketiga saluran tersebut meliputi: (i) portal wajib pajak (coretax); (ii) laman atau aplikasi lain […]
-
Thailand Bebaskan Pajak Kripto 5 Tahun, Bidik Status Pusat Keuangan Digital Global
Pemerintah Thailand resmi membebaskan pajak atas keuntungan penjualan aset kripto seperti Bitcoin selama lima tahun, dalam langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan digital global. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2029. Menurut Wakil Menteri Keuangan Thailand Julapun Amornvivat, pembebasan pajak tersebut hanya berlaku untuk transaksi kripto yang dilakukan melalui […]
WA only