NEWS
-
Automatic Exchange of Information: Transparansi Pajak Global untuk RI
Perkembangan dunia global yang makin terhubung dan kompleks telah menjadikan transparansi pajak sebagai isu utama di banyak negara. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI). Inisiatif ini, yang didorong oleh kebijakan internasional, bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak dengan cara […]
-
Menteri Malaysia Usulkan Pengeluaran Berwisata Jadi Pengurang Pajak
Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing mengusulkan pengeluaran atas wisata domestik bisa menjadi pengurang pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Tiong mengatakan insentif pajak tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Menurutnya, pemberian insentif ini juga dapat mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. “Saya telah bertemu dengan […]
-
Dorong WP Bayar Tunggakan Pajak, Pemda Siapkan Diskon PBB
BULELENG, Pemkab Buleleng, Bali memberikan keringanan pajak melalui program Merdeka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlaku hingga 20 Desember 2024. Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah Buleleng BPKPD Kabupaten Buleleng I Gusti Putu Sudiana mengatakan Merdeka PBB-P2 akan meringankan beban ekonomi masyarakat dalam membayar piutang pajak daerah. “Dengan program ini, […]
-
Ada banyak insentif pajak, DJP jamin keberpihakan dengan UMKM
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan komitmen atas keberpihakan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah diwujudkan melalui sejumlah kebijakan pajak, seperti insentif serta aturan batas omzet yang dikenai pajak. “Sebagai wujud keberpihakan pada UKM, pemerintah memberlakukan tarif pajak 0,5 persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
-
Kerja Sama dengan ILAP pada PMK 81/2024: Terintegrasi Sistem di DJP
JAKARTA, Menteri keuangan dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK 81/2024, kerja sama dengan ILAP tersebut untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Ditjen Pajak (DJP). “Kerja sama … […]
WA only