NEWS
-
Ingat! 4 Golongan Wajib Pajak Ini Boleh Tak Lapor SPT
Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak sudah dimulai sejak Januari dan akan ditutup pada 31 Maret 2025, khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Semua wajib pajak diharuskan melapor melalui DJP Online. Kendati wajib, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata memberi ruang pembebasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, dengan kriteria tertentu. Kriteria […]
-
Panduan Lengkap Lapor SPT Tahunan Pajak 2024 dengan e-Filing, Begini Caranya
Laporan SPT Tahunan 2024 tetap menggunakan e-Filing dan e-Form. Pastikan Anda memahami langkah-langkah pelaporannya sebelum batas waktu 31 Maret dan 30 April! Di awal tahun 2025, para wajib pajak mulai mempersiapkan diri untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2024. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem perpajakan terbaru yang dikenal dengan nama Coretax, pelaporan SPT untuk […]
-
Aparat Pajak di Medan Deklarasikan Dua Cara Buru Target Penerimaan
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatra Utara (DJP Kanwil Sumut) mengungkapkan strategi dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2025, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra mengatakan kedua strategi tersebut selalu dilakukan pihaknya baik untuk menambah besaran pajak yang dibukukan maupun meningkatkan jumlah wajib pajak (WP). “Ada dua […]
-
Setoran Pajak 2024 Tak Capai Target, Sri Mulyani Ulas Penyebabnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim penerimaan perpajakan 2024 tidak mencapai target karena harga komoditas yang menurun. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan membukukan penerimaan perpajakan (unaudited) mencapai Rp2.232,7 triliun selama 2024. Realisasi tersebut setara 96,7% dari target penerimaan perpajakan APBN 2024 yaitu sebesar Rp2.309,9 triliun. “Tahun lalu bukan tahun yang mudah, tahun di mana penerimaan negara […]
-
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Ketentuan pembebasan PBBP2 ini tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No.42/2019 s.t.d.d Pergub DKI Jakarta No.19/2021. Pembebasan PBBP2 ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Pensiunan dalam […]
WA only