NEWS
-
DJP Ungkap Alasan Penyeragaman Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak
Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengubah batas waktu pembayaran beberapa jenis pajak yang sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya, kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Terkait perubahan ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi […]
-
Core Tax Berpotensi Merepotkan Wajib Pajak, Ini Alasannya!
Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Aturan yang berjumlah 484 pasal dan jumlah halaman mencapai 642 halaman ini diterbitkan sebagai persiapan implementasi Core Tax atau PSIAP pada 2025 mendatang. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman […]
-
Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak Berubah, Kini Jadi Paling Lambat Tanggal 15
Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berubah. Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 […]
-
Tak Semua Harus Lapor SPT, Ditjen Pajak Bakal Umumkan Kriterianya!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membuat peraturan baru mengenai kriteria Wajib Pajak (WP) yang tak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak saat sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system dirilis. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK […]
-
Aturan Terbaru, Prabowo Tegaskan Ditjen Pajak dan Bea Cukai Masih di Bawah Kemenkeu
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024. Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu. “DJP berada di bawah dan bertanggung jawab […]
WA only