NEWS
-
Salah Setor PPh Pasal 21, Wajib Pajak Tak Bisa Ajukan Pemindahbukuan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang menyebut kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 tak dapat dilakukan pemindahbukuan, tetapi diproses melalui pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang Penjelasan tersebut disampaikan petugas pajak dari KPP Madya Tangerang Hamidah saat memberikan konsultasi kepada wajib pajak terkait dengan kesalahan penyetoran pajak di Ruang Helpdesk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) […]
-
Serapan Belanja Pemerintah pada April Rendah, Ekonom: Defisit Anggaran Bisa Melebar
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman menilai surplus APBN April 2025 sebesar Rp 4,3 triliun bukan sinyal penguatan fiskal, namun justru menimbulkan potensi defisit yang melebar pada kuartal II-2025, karena belanja negara kemungkinan menumpuk di akhir paruh petama tahun ini (semester I). Menurutnya tren serapan anggaran masih rendah seperti hingga April yang […]
-
Dirjen Bea Cukai Dipilih dari TNI, Tugas Berat Ini Sudah Menghadang
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal Djaka Budi Utama dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai untuk menggantikan Askolani. Letnan Jenderal Djaka Budi Utama saat ini mengemban tugas amanat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Dia dilantik pada Oktober 2024. Sayangnya, Djaka enggan memberikan komentar selepas pertemuan dengan Prabowo. Kepastian posisi Djaka pun dikonfirmasi oleh […]
-
Pemkot Malang: Realisasi penerimaan pajak empatsektor tumbuh positif
Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak untuk empat sektor di wilayah tersebut menunjukkan pertumbuhan positif menjelang akhir triwulan kedua periode 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto di Kota Malang, Selasa, mengatakan empat sektor pajak yang mengalami pertumbuhan positif adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan […]
-
Kementerian PKP: 70 Pemda Belum Beri Pembebasan Pajak untuk Rumah MBR
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat masih ada 70 pemerintah kabupaten/kota yang belum memberikan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menyayangkan masih ada pemda yang enggan memberikan insentif pajak untuk membantu masyarakat miskin. Sebab, kebijakan penghapusan BPHTB akan memudahkan masyarakat miskin memiliki rumah. “Sekarang masih […]
WA only