NEWS
-
Penerimaan Pajak Kripto di RI Naik 3 Kali Lipat, Negara Kantongi Rp1 Triliun Selama 2024
Penerimaan pajak dari perdagangan aset kripto di Indonesia dilaporkan naik, tembus angka Rp1,09 triliun selama periode Januari hingga Desember 2024. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melaporkan bahwa penerimaan pajak dari perdagangan aset kripto di 2024 melonjak tiga kali lipat jika dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2023. Dimana penerimaan pajak kripto tahun 2023 hanya mengantongi Rp220,83 miliar pada 2023, sementara 2022 sebesar Rp246,45 […]
-
Pajak Kripto Naik 3 Kali Lipat Jadi Tanda Transformasi Ekonomi Digital Indonesia
Pemerintah mencatat penerimaan pajak kripto telah terkumpul Rp 1,09 triliun hingga Desember 2024. Adapun total penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 32,32 trilin hingga 2024. Penerimaan pajak dari kripto berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan 2022, Rp 220,83 triliun penerimaan 2023, dan Rp 620,4 miliar penerimaan 2024. CMO Tokocrypto Wan Iqbal menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak […]
-
Bos Pengusaha Ekspor Wanti-wanti Bahaya Wajib Parkir Devisa Hasil Ekspor 1 Tahun: Usaha Berhenti, Pajak Hilang
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno meminta pemerintah tak pukul rata kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen di dalam negeri untuk satu tahun. Alasannya, setiap sektor memiliki siklus usaha berbeda-beda. “Kalau semua disamakan dan ditahan satu tahun, usahanya berhenti dong, habis modalnya. Kalau berhenti kan yang rugi pemerintah juga, akhirnya nggak […]
-
Sri Mulyani Minta Maaf Coretax Banyak Keluhan: Kami Terus Upayakan Perbaikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta maaf kepada wajib banyak atas banyaknya keluhan terhadap Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias Coretax. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini terus bekerja untuk memperbaiki sistem anyar ini. “Kepada seluruh Wajib Pajak, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian dan masukan yang diberikan selama masa transisi ini,” […]
-
Miskoordinasi soal PPN 12 Persen jadi Catatan Buruk 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo
Center for Economics and Law Studies (Celios) menilai miskoordinasi soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada akhir tahun 2024 menjadi salah satu catatan paling buruk dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Direktur Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan penilaian tersebut berasal dari survei lembaganya terhadap 95 orang jurnalis. Bhima menyampaikan hampir setengah responden survei […]
WA only