NEWS
-
Penerimaan Pajak Mulai Membaik, Sri Mulyani Sebut Efek Reformasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim tren penerimaan pajak mulai menunjukkan perbaikan hingga Maret 2025. Penerimaan pajak hingga Maret 2025 senilai Rp322,6 triliun atau masih terkontraksi sebesar 18,1% (year-on-year/yoy). Namun secara bulanan, penerimaan pajak pada Maret 2025 saja mencapai Rp134,8 triliun. “Telah terjadi pembalikan dari tren penerimaan pajak menjadi positif… Penerimaan Maret 2025 mencapai 41,8% […]
-
DJP Tetap Awasi Kepatuhan Material WP yang Tak Wajib SPT
Ditjen Pajak (DJP) akan tetap melakukan pengawasan kepatuhan material kepada wajib pajak (WP) yang telah menyampaikan SPT Tahunan, termasuk WP yang sebetulnya tidak wajib lapor SPT. Pada Laporan Kinerja DJP 2024 tercatat sebanyak 4,05 juta WP non-wajib SPT telah melaporkan SPT Tahunan 2023. Terhadap wajib pajak tersebut, DJP menyatakan tetap dilakukan pengawasan kepatuhan material. “Tetap akan dilakukan […]
-
Waktu Tunggu pada Coretax DJP Masih Fluktuatif
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim, sistem administrasi pajak canggih alias Coretax DJP mengalami perbaikan, mulai proses login, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT, hingga membuat bukti potong. “Selama periode 24 Maret hingga 20 April 2025, sistem aplikasi Coretax DJP menunjukkan performa yang stabil. Namun demikian, tercatat terdapat bebrapa fluktuasi waktu tunggu (latensi) […]
-
Ada 2 Upaya Ini, KPP Bisa Lebih Fokus Awasi Kepatuhan WP Lapor SPT
Operasional coretax administration system diklaim stabil dalam 1 bulan terakhir. Keandalannya juga sudah jauh membaik jika dibandingkan dengan periode awal peluncuran. Namun, waktu tunggu atau latensi penggunaannya masih fluktuatif, bergantung pada volume transaksi. Topik tentang coretax system ini menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Kamis (24/4/2025). DJP baru saja menerbitkan keterangan tertulis […]
-
Lengkap! Ini Hitungan Besaran & Syarat Insentif PBB di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan bagi warga berupa insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2025. Insentif ini ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No. 281 Tahun 2025. “Kebijakan tersebut memuat pemberian insentif PBB-P2 bagi masyarakat DKI Jakarta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan pajak yang berkeadilan dan meringankan […]
WA only