NEWS
-
Kantor Netflix Paris dan Amsterdam Digeledah, Dugaan Penggelapan Pajak
Jakarta. Kantor Netflix di Paris dan Amsterdam digeledah otoritas Prancis serta Belanda pada Selasa (5/11). Penggeledahan itu, berdasarkan sumber pengadilan, terkait penyelidikan dugaan penggelapan pajak. Kantor pusat layanan streaming dan produksi asal AS untuk kawasan Eropa, Timur Tengah, serta Afrika itu berlokasi di Amsterdam. Penggeledahan dilakukan penyelidik keuangan spesialis terkait dengan dugaan “menutupi penipuan pajak serius dan […]
-
Menkeu Terbitkan PMK 81/2024, Pengamat Sebut Aturan Tersebut Masih Bias
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Namun, PMK tersebut masih dinilai memunculkan dua perspektif yang ambivalen atau bertolak belakang. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai kebijakan pajak terkait implementasi Core Tax Administration […]
-
Sri Mulyani Rilis Aturan Pajak Baru, Khusus Perusahaan Kriteria Ini!
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. Aturan itu telah resmi berlaku sejak 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengimbau agar para pengusaha yang menjadi anggota KSO memedomani PMK ini. Sebab, ada […]
-
DJP Bakal Terbitkan Aturan Terbaru soal Kriteria WP Tak Wajib SPT
Pemerintah akan menyiapkan peraturan dirjen pajak yang memerinci kriteria wajib pajak yang terbebas dari kewajiban pelaporan SPT PPh. Peraturan dirjen pajak tersebut disusun guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang bakal berlaku mulai tahun depan sejalan dengan penerapan coretax administration system. “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wajib pajak PPh tertentu yang dikecualikan dari […]
-
DJP Beberkan Aspek Perpajakan PT Perorangan
Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai aspek perpajakan yang melekat terhadap wajib pajak perseroan perorangan (PT Perorangan). Penjelasan tersebut disampaikan contact center DJP saat merespons pertanyaan dari salah seorang warganet di media sosial. Menurut otoritas pajak, aspek perpajakan PT Perorangan dipersamakan dengan wajib pajak. “Dari aspek pajak penghasilan, [PT Perorangan] dapat dikenai […]
WA only