NEWS
-
Menimbang Adil-Tidaknya Pemutihan Pajak, Kembali ke Koridor UU HKPD
Kolom komentar akun medsos milik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dipenuhi ratusan komentar warga. Dalam unggahannya, mantan bupati Purwakarta itu mengumumkan perpanjangan periode pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga Juni 2025. Ragam reaksi lantas terlontar dari ketikan netizen. Jelas banyak yang setuju dengan dibebaskannya tunggakan pajak kendaraan hingga 2024. Namun, sebagian lagi mempertanyakan aspek keadilan […]
-
Kemenkeu Ungkap Strategi Tingkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menyusul pengalihan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Dana dan Aset (BPI) Danantara. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa strategi yang disiapkan memerlukan upaya ekstra, terutama dari sektor sumber daya alam (SDA) serta kementerian dan lembaga (K/L), […]
-
Di Balik Tren Positif Tax Ratio Q1 2025, Kaisar KKSP: Tantangan Besar Masih Membayangi
Hasil paparan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan rasio pajak (tax ratio) pada Kuartal I (Q1) 2025. Namun di balik capaian tersebut, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra menyoroti bahwa tax ratio justru mengalami penurunan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya dari 9,77% pada Q1-2024 menjadi hanya 7,95% pada Q1-2025. […]
-
DJP Sebut Ada 5 Aspek yang Jadi Bahan Penelitian SPT
Ditjen Pajak (DJP) mulai melakukan penelitian terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dengan memeriksa 5 aspek. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan 5 aspek yang diperiksa tersebut telah diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024. “Bahwa atas penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan dilakukan Penelitian Surat Pemberitahuan,” […]
-
Aneka Cara Kemenkeu Genjot Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari cara untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini agar dapat mencapai target PNBP di APBN 2025 yang sebesar Rp 513,6 triliun. Pasalnya, sejak Februari lalu Kemenkeu kehilangan potensi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan (KND) lantaran dividen badan usaha milik negara (BUMN) telah masuk ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. […]
WA only