NEWS
-
PMK 81/2024 Terbit, Kemenkeu Atur Ulang Jatuh Tempo Penyetoran Pajak
Pemerintah mengatur ulang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beragam jenis pajak seiring dengan diterbitkannya PMK 81/2024. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Rabu (6/11/2024). Menjelang penerapan coretax administration system, Kementerian Keuangan menyeragamkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beragam jenis pajak, mulai dari PPh yang harus dibayar sendiri, PPh pemotongan/pemungutan […]
-
Pemerintah Perpanjang Tax Holiday hingga 31 Desember 2025
Pemerintah resmi memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui Oleh Menteri Keuangan […]
-
Profil Chatib Basri, Anggota DEN yang Pernah Setuju dengan Rencana Kenaikan Rasio Pajak Prabowo
Presiden Prabowo Subianto melantik ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Muhammad Chatib Basri sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Basri menjadi satu dari total tujuh orang anggota yang akan bekerja bersama mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang telah ditunjuk sebagai Ketua […]
-
Hindari Pajak Progresif, Segera Laporkan Penjualan Kendaraan
Jakarta. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga yang menjual kendaraan bermotor pribadi agar segera melaporkan penjualan tersebut. Langkah ini penting untuk menghindari pajak progresif yang dikenakan pada kepemilikan kendaraan lebih dari satu. “Lapor jual kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh pemilik setelah menjual kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung,” kata Kepala Pusat […]
-
Aturan Baru Diskon Pajak Padat Karya: Diterbitkan Menteri Investasi, Bukan Lagi Menkeu
JAKARTA. Kini pemberian diskon pajak penghasilan untuk investor di industri padat karya akan ditentukan oleh menteri investasi, bukan lagi menteri keuangan seperti aturan lama. Ketentuan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dalam Pasal 423 ayat (2) PMK 81/2024 disebutkan, wajib pajak […]