NEWS
-
Ada Pemutihan PBB hingga November 2025, WP Cukup Bayar Pajak Tahun Ini
Pemkot Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar program pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) khusus wajib pajak orang pribadi. Program pemutihan PBB-P2 digelar hingga 30 November 2025. Gubernur ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan warga Kota Pangkalpinang akan mendapatkan pembebasan denda dan tunggakan pokok PBB-P2 selama program berlangsung. “Masyarakat yang menunggak cukup […]
-
Dirjen Pajak Imbau WP Segera Aktivasi Coretax, Ini Alasannya
Wajib pajak perlu segera mengaktivasi akun coretax secara mandiri serta membuat kode otorisasi atau sertifikat digital. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kegiatan administrasi pelaporan SPT Tahunan pada tahun depan akan menggunakan coretax system. Menurutnya, aktivasi akun dan pembuatan sertifikat digital bakal sangat dibutuhkan saat menyampaikan SPT Tahunan 2025. “Kami menyarankan untuk segera aktivasi coretax. Selain […]
-
Kemenkeu Tegaskan Skema DBH PPh Pasal 21 di Tiap Daerah Sudah Adil
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berencana mengubah skema dana bagi hasil (DBH) PPh Pasal 21 menjadi berdasarkan domisili pekerja. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai skema yang saat ini berlaku, distribusi DBH PPh Pasal 21 ke daerah pemberi kerja, sudah adil dalam mengakomodasi kebutuhan pemerintahan. “Kami harapkan tentunya [DBH] PPh 21 itu semakin […]
-
Menkeu Purbaya Bentuk Pokja Awasi Belanja 26 K/L
Kementerian Keuangan (Kemkeu) membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi kinerja penyerapan belanja di kementerian dan lembaga (KL). Pasalnya, anggaran belanja KL dari tahun ke tahun mengalami persoalan klasik, yakni penyerapan yang sangat lambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pokja tersebut akan memantau kinerja belanja KL yang tidak optimal. Ia mengungkap terdapat 26 KL yang […]
-
Tak Akan Naikkan Batas Gaji Bebas Pajak, Ini Alasan Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan batas besaran gaji tak kena Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Seperti diketahui, hanya pegawai industri di sektor padat karya dan pariwisata dengan gaji di bawah Rp 10 juta yang mendapatkan insentif PPh DTP hingga 2026. Purbaya menilai, batasan gaji yang menerima insentif […]
WA only