NEWS
-
Mengungkap Biang Kerok Jeblok Setoran Pajak Negara
Jakarta. Setoran pajak dua bulan pertama tahun ini jeblok. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak per Februari mencapai Rp187,8 triliun atau baru mencapai 8,6 persen dari target. Capaian penerimaan pajak ini anjlok sebesar 30,19 persen secara year on year (yoy). Sebab, pada dua bulan awal 2024, penerimaan pajak Rp269,02 triliun. Secara keseluruhan, APBN 2025 defisit 0,13 […]
-
Kemenkeu bantah Coretax jadi pemicu melambatnya serapan pajak
Kementerian Keuangan membantah sistem Coretax menjadi pemicu melambatnya penerimaan pajak hingga Februari 2025. Realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp187,8 triliun. Angka itu turun signifikan bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp269,02 triliun. Namun, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, perlambatan itu merupakan suatu hal yang normal. […]
-
Simak, Cara Lapor SPT Tahunan Melalui e-Filing
Bandung. Masyarakat saat ini tengah memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2024. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan batas laporan SPT Tahunan 2024 untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat 31 Maret 2025. Kemudian untuk batas waktu laporan SPT Tahunan wajib pajak badan dilakukan hingga 30 April 2025. Sementara itu, bagi wajib […]
-
Awas, Pajak Jeblok Tanda Ekonomi Merosot
Lampu kuning bagi pemerintah. Semakin tampak ekonomi Indonesia awal tahun tidak baik-baik saja. Padahal, masa transisi pemerintah telah berjalan hampir enam bulan. Data Kemetrian Keuangan (Kemenkeu) terbaru menunjukan realisasi penerimaan pajak per 28 Februari 2025 hanya Rp 187,8 triliun. Ini cuma setara 8,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp […]
-
Perpanjangan Tarif PPh UMKM 0,5% Tak Jelas
Kementerian Keuangan belum juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi landasan kebijakan perpanjangan pajak penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 0,5%. Padahal, kebijakan ini masuk dalam insentif yang diumumkan pemerintah, akhir tahun lalu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu masih belum memberikan jawaban pasti terkait perpanjangan […]
WA only