NEWS
-
Prosedur Rumit, World Bank: 70% Perusahaan Enggan Ajukan Restitusi PPN
World Bank menyebut proses pengembalian pajak atau restitusi PPN di Indonesia masih menjadi persoalan bagi para wajib pajak. Berdasarkan laporan World Bank bertajuk Business Ready (B-Ready) 2024, sekitar 70% dari 2.955 perusahaan yang disurvei menyatakan tidak mengajukan restitusi PPN dikarenakan prosedurnya yang terlalu memberatkan. Adapun survei tersebut dilakukan dari Desember 2022 sampai dengan September 2023. […]
-
Apindo Beri Solusi Selamatkan Industi Padat Karya: Bebaskan PPh 21
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya. Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat. “Kita sudah request […]
-
PPN DTP 100 Persen Diperpanjang, Pembeli Rumah Paling Diuntungkan
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen telah diperpanjang Pemerintah. Menurut Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Yunus Karim, perpanjangan ini nyatanya berdampak positif terhadap pasar properti. Yunus mengungkapkan hal ini dalam Jakarta Property Market Review Quarter III 2024 di Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Memang, kita lihat dari ketika mulai […]
-
Inggris Perketat Aturan Pajak atas Kekayaan Non-Residen, Targetnya 12,7 miliar Pound
Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mengumumkan bahwa ia akan menutup pengecualian yang memungkinkan penduduk kaya, yang sering kali merupakan warga negara asing, untuk terhindar dari pajak atas pendapatan luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan 12,7 miliar pound atau setara US$16,47 miliar, selama lima tahun ke depan. Aturan pajak ‘non-domisili’ atau non residen Inggris, […]
-
Sanksi Pajak untuk 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan sanksi untuk 537 perusahaan/badan hukum yang memiiki izin usaha perkembunan (IUP) kelapa sawit beroperasi tanpa hak guna usaha (HGU). Sanksi tersebut berupa denda pajak. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi lebih rinci terkait pengajuan, pendaftaran, maupun penerbitan HGU. “Sanksi utama yang […]
WA only