NEWS
-
Tarif PPN Baru 12 Persen: Dampak pada Harga Mobil Baru 2025
Memasuki tahun 2025, beberapa pabrikan mobil di Indonesia mulai menaikkan harga kendaraan mereka, mengikuti perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan harga ini berlaku untuk kendaraan yang telah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebelumnya. Dari pantauan Kompas.com, beberapa merek seperti Daihatsu, Honda, Suzuki, dan Toyota telah mengerek harga […]
-
DJP Ungkap Sistem Coretax Makin Membaik, Semua Kendala Diidentifikasi
Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerangkan kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur layanan sistem pajak Coretax DJP, telah dilakukan perbaikan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, pihaknya juga telah mengidentifikasi dan memperbaiki seluruh kendala Coretax yang ada, baik untuk kepentingan eksternal maupun internal DJP. “Sampai saat ini, […]
-
Mengenal Coretax, Sistem Canggih yang Bisa Tarik Rp1.500 T Pajak RI
Per 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menjalankan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias coretax administration system (CTAS). Coretax system ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kepada wajib pajak akan bergeser dari manual menjadi otomatis berbasis teknologi. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menjelaskan, coretax system merupakan bagian dari […]
-
WP Daftar NPWP di Coretax, Kantor Pajak Beri Edukasi soal Geo Tagging
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Enrekang menerima kunjungan puluhan wajib pajak yang memiliki kendala dalam pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax DJP pada 7 Januari 2025. Kepala KP2KP Enrekang Sudirman mengatakan terdapat fitur terbaru dalam Coretax DJP, yaitu fitur geo tagging, yang memungkinkan wajib pajak dapat menentukan lokasi tempat tinggal atau usahanya dengan lebih […]
-
Pajak Berburu Perusahaan Multinasional Nir Kantor di Indonesia, Pengamat Minta Antisipasi BEPS
Pemerintah kini berhak memajaki grup perusahaan multinasional yang mengambil untung di Indonesia meski tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Langkah ini merupakan ekses penerapan kebijakan pajak minimum global. Pajak minimum global sendiri resmi berlaku di Indonesia lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Aturan tersebut menyebutkan perusahaan multinasional dengan omzet paling sedikit 750 juta euro […]
WA only