NEWS
-
Verifikasi Cuma 4 Hari, WP Diminta Ajukan Banding via e-Tax Court
Sekretariat Pengadilan Pajak mendorong wajib pajak dan kuasa hukum untuk mengajukan banding dan gugatan melalui e-tax court, bukan secara manual melalui pos. Dalam forum konsultasi publik (FKP) yang digelar oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, Kepala Subbagian Tata Usaha Sengketa Pajak Sekretariat Pengadilan Pajak Rizki Nurul Utami mengatakan salah satu manfaat yang ditawarkan oleh e-tax court ialah […]
-
Bos Kadin Semringah Ada Insentif Pajak Industri Tekstil
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie melihat angin segar pulihnya industri tekstil nasional. Dia menyambut baik rencana pemberian insentif dari pemerintah ke sektor tersebut. Pemerintah menyiapkan insentif diantaranya rencana pembebasan pajak (tax holiday), serta pemberian kredit usaha ke pelaku industri. Anindya mengatakan, hal tersebut bisa mendukung perkembangan industri tekstil nasional. […]
-
Perusahaan Tekstil Rekrut Outsourcing Bakal Dapat Insentif Pajak
Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pelaku usaha industri tekstil dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan insentif PPN ini akan berlaku bagi perusahaan tekstil yang mempekerjakan pekerja alih daya atau outsourcing. “Bapak Presiden juga meminta agar terkait dengan PPN, terutama untuk alih daya, itu diberikan kebijakan khusus,” ujarnya […]
-
DJP: STP Tak Selalu Berarti WP Lakukan Pelanggaran Besar
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan wajib pajak (WP) yang menerima surat tagihan pajak (STP) tidak perlu langsung menganggap dirinya melakukan pelanggaran besar. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Gede Suarnaya mengatakan STP dapat diterbitkan karena berbagai kondisi perpajakan. Selain kekurangan pembayaran pajak, STP dapat berkaitan dengan sanksi administrasi, keterlambatan pembayaran, serta hasil penelitian administrasi DJP. “STP itu […]
-
Semua Entitas Harus Daftar WP GloBE dan Lapor SPT, Tak Bisa Diwakilkan
Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE tidak bisa diwakilkan kepada 1 entitas konstituen. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Fransiska Yansye mengatakan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE harus dilaksanakan oleh seluruh entitas konstituen yang merupakan anggota grup perusahaan multinasional tercakup GloBE. Meski terdapat beberapa negara yang memungkinkan entitas konstituen […]
WA only