NEWS
-

Menang Hadiah? Tidak Hanya 25%, Cek Tarif Pajak Progresif PPh 21
Simak daftar 3 pajak hadiah yang diterima oleh pemenang. Di Indonesia, hadiah sering kali bukan sekadar pemberian gratis. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh No. 36 Tahun 2008 s.t.d.t.d. UU HPP No. 7/2021), hadiah termasuk dalam objek pajak penghasilan karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan (Pasal 4 […]
-

Butuh Unduh Data Coretax secara Massal, WP Bisa Pakai Aplikasi Genta
Pemotong/pemungut pajak yang ingin mengunduh data coretax secara massal dapat memanfaatkan aplikasi Generate Data (Genta). Genta merupakan aplikasi yang disediakan DJP untuk memperoleh data faktur pajak dan bukti pemotongan (Bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26 secara elektronik. Adapun data tersebut merupakan data hasil pemrosesan dari coretax DJP. “Data yang disediakan merupakan hasil […]
-

Digaji Negara, 5.268 ASN di Kabupaten Cirebon Justru Tunggak Pajak Kendaraan
Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tercatat masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Data Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Cirebon menunjukkan, hingga awal 2026 terdapat 5.268 unit kendaraan milik ASN yang belum melunasi kewajiban pajaknya, terdiri dari 4.687 unit roda dua dan 581 unit roda empat. Pelaksana Tugas Kepala P3DW […]
-

Gandeng Kantor Pajak, Pemprov Rancang Template Excel SPT Masa PPh 21
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Provinsi Bali bersama KPP Pratama Denpasar Timur menggelar sosialisasi perpajakan guna menguji kertas kerja template Excel untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui aplikasi Coretax DJP. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah BKPAD Provinsi Bali Ni Made Budi Setiawati mengatakan kegiatan ini ditujukan untuk menyeragamkan perhitungan […]
-

Ekonom Ungkap Penyebab Setoran Pajak 2025 Meleset dari Target
Realisasi penerimaan pajak nasional sepanjang 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, mencapai Rp 1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Kondisi ini menyebabkan kekurangan penerimaan pajak atau defisit Rp 271,7 triliun. Menanggapi kondisi tersebut, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, Ph.D., […]
WA only