NEWS
-
Setoran Pajak RI Buruk, Bank Dunia Saran Pajaki UMKM hingga Ekonomi Bawah Tanah
Hasil studi terbaru dari Bank Dunia menyatakan kinerja pengumpulan pajak Indonesia sangat buruk. Bank Dunia pun menyarankan agar pemerintah Indonesia memajaki UMKM hingga aktivitas ekonomi bawah tanah. Pernyataan dan saran tersebut tercantum dalam laporan studi Bank Dunia bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corpotate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang terbit pada 3 […]
-
Perluasan Insentif PPh 21 Diyakini Bisa Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi sejumlah golongan pekerja industri padat karya. Kebijakan ini, yang berlaku mulai Januari 2025, bertujuan untuk meringankan beban pekerja di sektor-sektor tertentu seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, dan kulit. Kalangan akademisi […]
-
Batas Pelaporan SPT Pajak Diperpanjang
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak pribadi untuk tahun pajak 2024. Batas pelaporan yang semula 31 Maret, diperpanjang hingga 11 April 2025 tanpa sanksi administratif. Keputusan ini diambil mengingat batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan wajib […]
-
FRSW Bakal Diterapkan secara Penuh pada 2025, Ini Penjelasan Kemenkeu
Pemerintah berencana menerapkan sistem pelaporan keuangan satu pintu atau financial reporting single window (FRSW) secara penuh pada 2025. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menyatakan FRSW dikembangkan dari sistem extensible business reporting language (XBRL) saat ini, yaitu standardisasi informasi laporan keuangan (SILK) Ditjen Pajak (DJP) dan IDXNet Bursa Efek Indonesia (BEI). “Dengan mengembangkan 2 sistem itu, […]
-
Ditjen Pajak Hapus Sanksi Terlambat Bayar dan Lapor SPT Tahunan, Ini Alasannya
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) beri relaksasi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024. Hal ini dilakukan dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan […]
WA only