NEWS
-
Belanja Perpajakan Perlu Dievaluasi
Belanja perpajakan yang dialokasikan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya perlu dievaluasi. Di satu sisi, perekonomian dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah juga sempit. Pada 2025, pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan senilai Rp 445,5,triliun, naik 11,4% dibandingkan rencana belanja perpajakan tahun ini senilai Rp 399,9 triliun. […]
-
DJP Ungkap 5 Modus Baru Penipuan yang Catut Otoritas,WP Perlu Waspada
Ditjen Pajak DJP kembali mengingatkan wajib pajak agar mewaspadai berbagai modus penipuan baru yang mengatasnamakan otoritas. DJP menyatakan modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas terus mengalami perkembangan. Saat ini, DJP mencatat ada 5 modus penipuan baru yang ditujukan kepada wajib pajak. “Kami harap masyarakat dapat terus berhati-hati,” tulis unggahan DJP di media sosial, Jumat 25/10/2024. DJP […]
-
Geliatkan Ekonomi Biru,Kemudahan Izin dan Keringanan Pajak Disiapkan
Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan dokumen Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia edisi 2 untuk mengonsolidasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan dan memberikan panduan untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan. Dalam dokumen tersebut, terdapat sejumlah rencana aksi untuk mewujudkan ekonomi biru pada 2045. Contoh, pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan dan keringanan pajak untuk […]
-
Pemprov Beri Diskon Pajak Kendaraan untuk Penyandang Disabilitas
Bapenda Kalimantan Utara Kaltara) memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor PKB) bagi penyandang disabilitas di Kota Tarakan. Keringanan ini diberikan dalam rangka memperingati HUT ke-12 Provinsi Kaltara. Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo menjelaskan keringanan yang diberikan berupa 75% dari pokok PKB akan ditanggung oleh Bapenda. Selain itu, Bapenda juga akan mengakomodasi permohonan rekomendasi modifikasi kendaraan khusus […]
-
Kurangi Utang, IMF Sarankan Negara Berkembang Gali Potensi Penerimaan Pajak
International Monetary Fund (IMF) mendorong negara berkembang atau emerging marget mengoptimalkan penerimaan pajak yang saat ini belum tersentuh. Hal ini perlu dilakukan agar negara-negara emerging market tidak terjebak dalam utang publik yang tinggi. Wakil Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Era Dabla-Norris mengatakan, negara emerging market perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja pemerintah dapat memastikan bahwa […]