NEWS
-
Target Penerimaan Naik, Pemkot Bakal Optimalkan PBB dan Pajak Reklame
Pemkot Pekanbaru, Riau menaikkan target penerimaan pajak daerah 2024 sebesar 0,6% dari Rp845 miliar menjadi Rp850 miliar. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengatakan masih ada beberapa pos pajak daerah yang dapat dioptimalkan tahun ini. Dia pun optimistis target penerimaan pajak akan tercapai pada akhir tahun. “Kami juga terus berusaha menggali potensi-potensi baru supaya pendapatan […]
-
Mulai 2026, Negara Ini Bakal Kenakan Pajak Karbon terhadap 3 Sektor
Pemerintah Malaysia berencana mengenakan pajak karbon pada 2026 terhadap sektor-sektor usaha tertentu untuk mendorong teknologi rendah karbon. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan pajak karbon bakal dikenakan terhadap beberapa sektor, yaitu industri besi, baja, dan energi. “Penerimaan yang dihasilkan dari pajak ini akan digunakan untuk mendanai program penelitian dan teknologi hijau,” katanya, dikutip pada […]
-
BPK Temukan Penerimaan Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Kas Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 5,82 triliun yang belum disetor ke kas negara. Dalam laporannya, transaksi penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terindikasi kurang disetor, serta potensi sanksi administrasi […]
-
Ada 9 Jenis Pajak Daerah di Kota Palu, Simak Daftar Lengkapnya
Sejak awal Januari 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu 9/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda itu diterapkan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU HKPD mengubah beragam ketentuan pajak sehingga Pemkot Palu perlu melakukan penyesuaian perda. “Untuk itu, […]
-
PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran
Pengusaha kena pajak (PKP) bakal wajib mengunggah perincian data penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang menggunakan faktur pajak eceran. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (25/10/2024). Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian menjelaskan kewajiban itu merupakan bagian dari implementasi coretax administration system. “Kalau […]
WA only