NEWS
-
OECD Beri Saran untuk Kerek Pendapatan RI, Bukan Cuma PPN 12%
Informalitas dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah merupakan tantangan utama bagi pemerintah dalam menghimpun pajak. Untuk itu, OECD menyampaikan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. Dalam OECD Economy Surveys Indonesia edisi November 2024, tercatat dalam beberapa tahun terakhir harga komoditas telah menyumbang sebagian dari penurunan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebelum pandemi dan […]
-
PPN Naik Jadi 12%, Ditjen Pajak: Kita Sudah Banyak Kasih Bantuan
Direktorat Jenderal Pajak merespons ramainya perbincangan di tengah-tengah masyarakat tentang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Januari 2025 menjadi 12% dari saat ini sebesar 11%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, berbagai reaksi dan respons masyarakat soal PPN 12% merupakan bentuk kontrol sosial warga negara Indonesia kepada pemerintah. “Kami melihat […]
-
Genjot Rasio Pajak, Sektor Ekonomi Baru Diincar
Ambisi pemerintah membidik tax ratio hingga 23% PDB dinilai masih sulit terwujud Demi mengerek pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto berambisi membidik rasio pajak atau tax ratio setara 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak sebesar 10,12% PDB. Angka ini turun dari 2023 yang sebesar 10,32% PDB. Organisation for […]
-
Insentif PPN DTP Topang Kinerja TRIN
Perusahaan pengembang properti, PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) atau Triniti Land menuai berkah dari kebijakan pemerintah di sektor properti. Ray Farandy, Head of Public Relations TRIN mengatakan, kinerja TRIN di tahun ini sangat terbantu insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). “Kebijakan pemerintah seperti PPN DTP dan penurunan suku bunga acuan di bidang […]
-
Buku Cetak dan Digital Tetap Bebas PPN
Ditengah rencana pemerintah mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%, Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan menegaskan semua produk buku, baik yang berbentuk cetak maupun digital, bebas PPN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020 menyatakan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama yang atas impor atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). “Sesuai […]
WA only