NEWS
-
Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Ekonom Ragu Ada Badan Penerimaan Negera
Presiden Prabowo Subianto kembali memilih Sri Mulyani menempati posisi Menteri Keuangan di kabinetnya. Terpilihnya kembali Sri Mulyani, membuat sejumlah ekonom mempertanyakan nasib Badan Penerimaan Negara yang digembor-gemborkan tim Prabowo sebelumnya. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan penunjukkan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Bendahara Negara, pembentukan Badan Penerimaan Negara […]
-
Opsen Pajak Berlaku Mulai Tahun Depan, Program Sengkuyung Digencarkan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah akan menggunakan program Sengkuyung dalam rangka mendukung pemberlakuan pengenaan opsen pajak yang dimulai pada 5 Januari 2025. Kabid Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bapenda Jawa Tengah Danang Wicaksono menjelaskan Sengkuyung merupakan program dalam bentuk tax reminder dengan melibatkan masyarakat sampai dengan tingkat RT dan RW. “Menuju 5 Januari, kami menghadirkan […]
-
BPK Temukan Pajak Rp 5,8 Triliun Tak Masuk Kas Negara, Kemenkeu Diminta Evaluasi
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merilis dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024. Berdasarkan dokumen tersebut, BPK menemukan adanya indikasi triliunan pajak pada 2023 yang belum masuk ke kas negara. BPK menyebut ada kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan atau ketidakpatuhan yang dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat […]
-
Sumsel Turunkan Target Penerimaan Pajak Kendaraan pada 2025
Target pendapatan daerah dari instrumen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan mengalami penurunan pada 2025 mendatang. Target PKB yang sebelum dipatok sebesar Rp1,19 triliun, akan merosot menjadi Rp761,4 miliar pada 2025. Sementara untuk BBN-KB ditargetkan sebesar Rp797,8 miliar dari yang sebelumnya mencapai Rp1,08 triliun. […]
-
Coretax DJP: PKP Harus Upload Perincian Penyerahan Faktur Eceran
Ditjen Pajak (DJP) bakal mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengunggah perincian data terkait dengan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang menggunakan faktur pajak eceran. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian menjelaskan bahwa kewajiban itu merupakan bagian dari implementasi coretax […]
WA only