NEWS
-
Bohong Lapor SPT & Rugikan Negara Rp2,5 M, Pengusaha Ini Dipenjara
Seorang pengusaha berinisial ROP yang menjadi Direktur Utama PT PDN terancam kurungan penjara hingga 6 tahun. Ia kedapatan berbohong saat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan masa pajak pertambahan nilai (PPN) hingga merugikan negara Rp 2,56 miliar. ROP ditangkap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama-sama Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur […]
-
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Makassar menggelar pelatihan untuk pemeriksa pajak daerah dan juru sita pajak daerah. Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai 21 Oktober 2024 hingga 1 November 2024. Sekretaris Kota (Sekkot) Palu Irmayanti Pettalolo mengatakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak daerah merupakan bagian […]
-
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari
Penyidik Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Tersangka ROP merupakan direktur utama PT PDN, selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Melalui perusahaan tersebut, tersangka ditengarai secara sengaja menggunakan faktur pajak fiktif dan menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar. “PT […]
-
Kejar Penerimaan Pajak, Pemerintah Harus Gali Potensi yang Belum Tersentuh
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggali potensi penerimaan pajak yang saat ini tidak tersentuh. Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan mengatakan Prabowo tidak boleh hanya berburu di kebun binatang untuk mengumpulkan penerimaan pajak. “Prabowo-Gibran harus membuat strategi pendapatan, tidak hanya berburu di kebun binatang, misalnya mengejar pajak pertambahan nilai (PPN),” ujar […]
-
Perubahan Aturan Pajak Reklame 2024 untuk Nama Usaha dan Profesi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan perubahan kebijakan terkait pajak reklame, yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha maupun profesional. Salah satu perubahan penting adalah terkait pengenaan pajak reklame atas nama pengenal usaha atau profesi. Sebelumnya, melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011, ada pengecualian bagi beberapa jenis reklame nama pengenal usaha atau profesi dari objek […]
WA only