NEWS
-
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?
Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 yang memuat untuk mengonsolidasikan hilirisasi komoditas perkebunan strategis yang belum dilaksanakan secara optimal. Dokumen Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 menyatakan program hilirisasi kelapa akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Pemerintah pun perlu meningkatkan investasi industri pengolahan kelapa agar tujuan hilirisasi dapat tercapai. “Realisasinya dapat didukung dengan […]
-
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT
Seorang pemilik warung makan mendatangi petugas KPP Pratama Jambi Telanaipura di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi, beberapa waktu lalu. Usut punya usut, pemilik warung tersebut mengeluhkan karena Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang tertera dalam akun DJP Online-nya tidak valid. Kondisi tersebut membuat dirinya tidak dapat mendaftarkan usahanya dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah. […]
-
Kanwil DJP Jatim I serap masukan wajib pajak untuk perbaiki layanan
Kanwil DJP Jawa Timur I menyerap saran dan kritik dari para wajib pajak dalam rangka memenuhi komitmennya untuk memperbaiki layanan yang salah satunya masukan ini dijaring melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Gabungan Tahun 2024. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I Sugeng Pamilu Karyawan menyatakan kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja […]
-
BPPKAD Blora: PAD dari pajak melonjak
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Jawa Tengah mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak pada 2024 mencapai Rp75.921.224.167 dari target Rp81.550.000.000. Plt. Kepala BPPKAD Blora Susi Widyorini mengatakan ada tujuh sektor jenis pajak yang dikelola BPPKAD Blora yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan dan atau […]
-
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Anggota DPR Hasbiallah Ilyas meminta presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Hasbiallah mengatakan kenaikan tarif PPN bakal memberatkan masyarakat. Ketimbang menaikkan tarif PPN, lanjutnya, pemerintah dinilai perlu mencari sumber pemasukan baru agar tidak membebani masyarakat melalui pajak. “Itu [kenaikan tarif PPN] perlu dievaluasi karena sangat memberatkan kepada […]
WA only