NEWS
-

Terbukti Bikin Faktur Pajak Fiktif, TerdakwaDivonis Denda Rp20 Miliar
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp20,63 miliar kepada terdakwa berinisial SJH. Terdakwa SJH dinyatakan terbukti melanggar Pasal 39A UU KUP karena menerbitkanfaktur pajak fiktif senilai Rp10,31 miliar. Faktur pajak fiktif tersebut diterbitkan laludigunakan oleh sejumlah perusahaan. “Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran […]
-

Hayo, Lapor Pajak Tahunan Harus Diisidengan Benar, Lengkap, dan Jelas
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan wajib pajak di wilayahnya agar segera penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan 2024. Herman mengatakan setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPTTahunan. Selain tepat waktu, dia menyebut SPT Tahunan yang disampaikan harus benar, lengkap, dan jelas. “Lapor pajak dengan benar, lengkap, dan jelas adalah bukti cinta kita kepada tanah […]
-

Catat! Golongan Wajib Pajak Ini Tak Perlu Lapor SPT 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan ruang pembebasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, dengan kriteria tertentu. Kriteria wajib pajak yang akan dibebaskan dari kegiatan lapor SPT ini disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dalam Pasal 180 […]
-

RI Berpotensi Kehilangan Rp 546 T per Tahun Imbas Pembangkangan Pajak
Bank Dunia mencatat Pemerintah Indonesia rata-rata kehilangan potensi pendapatan Rp546 triliun per tahun imbas ketidakpatuhan pajak. Angka tersebut muncul berdasarkan analisis data perpajakan Indonesia pada 2016-2021. Hasilnya dituangkan dalam laporan berjudul Economic Policy: Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang terbit 2 Maret 2025 lalu. Potensi hilang pendapatan itu terbagi dari […]
-

Membidik Pajak dari Sektor Informal
Menilik dorongan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki rekening perbankan Pemerintah ingin mengerek rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio. Upaya yang akan ditempuh memang belum terang. Namun, memasukkan sektor informal ke dalam sistem ke-uangan jadi salah satu langkah awal yang akan dilakukan. Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto […]
WA only