NEWS
-
Coretax System Masih Dikeluhkan Wajib Pajak
Setelah dua pekan diterapkan, Coretax DJP masih dikeluhkan wajib pajak. Tak hanya masalah sertifikat digital dan faktur pajak, tetapi juga pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Pada kolom komentar unggahan terakhir Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dalam akun resmi Instagramnya @ditjenpajakri, wajib pajak masih mengeluhkan proses pembuatan faktur pajak yang masih bermasalah. Wajib pajak […]
-
DJP Benahi Sistem Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memaparkan perkembangan terkini perbaikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Pembenahan sistem meliputi masalah gagal login hingga pembuatan faktur pajak. Sebelumnya banyak wajib pajak yang mengeluhkan permasalahan akses sistem baru yang resmi diterapkan pada 1 Januari tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan perbaikan masih terus […]
-
Keluhan Soal Coretax Terus Muncul: Sistem Tak Siap, Sosialisasi Kacau!
Jakarta. Kalangan pengusaha dan pakar pajak memberikan catatan khusus terhadap pemerintah, tentang sistem inti administrasi pajak atau coretax yang mengalami masalah panjang, setelah diterapkan ke publik pada 1 Januari 2025. Bagi pengusaha, permasalahan coretax, yang telah dibangun sejak 2021 namun tak mulus saat peluncuran, menjadi bukti bahwa sosialisasi pemerintah dalam memperkenalkan sistem baru ke publik […]
-
Lapor SPT 2024 Belum Bisa pakai Coretax, Ini Alasannya
JAKARTA. Wajib pajak belum bisa melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun pajak 2024 melalui aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan. Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan sendiri mulai beroperasi pada 1 Januari 2025. Nantinya, semua layanan administrasi perpajakan akan dilakukan di aplikasi Coretax termasuk pelaporan SPT. Kendati demikian, Coretax baru akan mencatat transaksi […]
-
Rugikan Negara Miliaran, 6 Pengemplang Pajak Terancam Masuk Bui
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyerahkan 6 (enam) tersangka yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri. Pengemplang tersebut menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp3,3 miliar. Penegakan hukum terhadap tersangka PGS, AA, JA, FM, SB dan AS dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) […]
WA only