NEWS
-
Pakai Uang Pajak, Pembangunan Sekolah Rakyat Juga Didukung Pemda
Pemerintah mengeklaim program sekolah rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto turut mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah (pemda). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sudah ada 184 pemda yang mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat sekaligus lahan yang digunakan untuk membangun sekolah tersebut. “Kalau yang 184 sudah siap [lahannya], justru itu usulan daerah-daerah,” ujar Tito, dikutip […]
-
Ada Nyepi dan Lebaran, Waktu Lapor SPT Tahunan Diperpanjang hingga 11 April 2025
Otoritas pajak memperpanjang waktu lapor SPT Tahunan 2024 untuk wajib pajak orang pribadi, dari semula tenggat waktu pada 31 Maret 2025 menjadi 11 April 2025. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) Dwi Astuti menjelaskan keputusan perpanjangan waktu lapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2024 itu tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak (Kepdirjen) Nomor 79/PJ/2025. […]
-
DJP Hapus Sanksi Terlambat Bayar dan Lapor SPT Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menghapus sanksi administratif keterlambatan bayar pajak penghasilan (PPh) 29 yang terutang dan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2024. Sebelumnya batas akhir pembayaran PPh 29 terutang dan lapor SPT adalah tanggal 31 Maret 2025. Keringanan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025. Penghapusan […]
-
DJP Beri Relaksasi terkait Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan OP
Ditjen Pajak (DJP) memberikan relaksasi perihal kewajiban pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/3/2025). Dalam siaran persnya, DJP memutuskan untuk menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 yang terutang dan/atau penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk […]
-
Bank Dunia Beberkan Penyebab Kinerja PPN RI Suram
Kinerja penerimaan pajak di Indonesia menjadi salah satu yang terburuk menurut Bank Dunia atau World Bank. Baik dari sisi kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN maupun pajak penghasilan atau PPh. Penilaian Bank Dunia soal kinerja pajak Indonesia itu termuat dalam laporan berjudul “Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in […]
WA only