NEWS
-
Penerimaan pajak di Jakpus Rp3,19 triliun mayoritas dari perdagangan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa kontribusi penerimaan pajak di wilayah tersebut pada Agustus 2024 sebesar Rp3,19 triliun mayoritas dari sektor perdagangan. “Kontribusi dominan penerimaan bulan Agustus diperoleh dari sektor perdagangan sebesar Rp3,19 triliun,” kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Eddi Wahyudi di Jakarta, Jumat. Pertumbuhan bruto pada sektor perdagangan […]
-
Pemkab Badung infokan optimalisasi pajak daerah masyarakat
Pemerintah Kabupaten Badung, Bali melakukan sosialisasi optimalisasi pajak daerah dengan mengundang 200 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Badung. “Saya mengingatkan agar pengusaha seperti hotel, vila, restoran, tempat rekreasi dan atraksi wisata dalam hal ini wajib pajak bisa bekerja sama dengan Pemkab Badung sesuai amanah undang-undang untuk melakukan pungutan pajak,” ujar Pj. Sekda […]
-
Sri Mulyani Bakal Buka-bukaan Soal Ide Pemisahan Pajak dari Kemenkeu
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik pada Minggu (20/8/2024). Meski demikian, nasib Kementerian Penerimaan Negara atau Badan Penerimaan Negara belum jelas hingga saat ini. Thomas Djiwandono, Calon Wakil Menteri Keuangan menyadari hal ini menjadi perhatian besar publik. Sebab sebelumnya, baik Prabowo, Gibran maupun timnya seringkali mengungkapkan itu sebagai bagian dari upaya peningkatan […]
-
Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Badan Penerimaan Negara hanya Jadi Wacana?
Pembentukan Badan Penerimaan Negara dinilai hanya akan menjadi wacana pasca Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk sebagai menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan, dengan diangkatnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo, maka BPN hanya akan menjadi wacana. Menteri Keuangan sebagai atasan Dirjen Pajak, […]
-
Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara Setelah Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu
Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi hanya akan menjadi isu yang tak terealisasi, terutama setelah Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo. Hal ini disampaikan Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia. Ia menilai Sri Mulyani akan mempertahankan posisi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di bawah Kementerian Keuangan, […]