NEWS
-
Agar Lancar Pakai e-PHTB, Notaris/PPAT Harus Sudah Lapor SPT Tahunan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar menyelenggarakan acara sosialisasi aplikasi e-PHTB dan penyampaian terkini aturan perundang-undangan tentang Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) pada 7 Oktober 2024. Kasie Pelayanan dan Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Gianyar Dedi Kurniadi mengatakan kegiatan sosialisasi kali ini dilakukan untuk memberikan update kepada para notaris dan/atau pejabat pembuat akta […]
-
Ini Tantangan Sistem Perpajakan Baru untuk Kerek Rasio Pajak
Implementasi sistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Core Tax Administration System tak bakal mengerek rasio pajak secara cepat. Latar belakang lCore Tax Administration System menjadi kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi sebesar 73 persen pada 2019. Direktur PT Sinergi Dinamis Konsultindo Vinanda […]
-
BPPDRD: Pembangunan infrastruktur di Balikpapan bermuara dari pajak
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Idham Mustari mengatakan pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan bermuara dari hasil pajak. “Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2022,” katanya di Balikpapan, Minggu (20/10). Menurut Idham, UU itu mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) dimana pembiayaan sebuah daerah terutama […]
-
Gencar Edukasi, DJP Harap Pegawai Pajak dan WP Terbiasa dengan Coretax
Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya memberikan edukasi mengenai coretax administration system (CTAS) kepada internal pegawai dan wajib pajak menjelang penerapannya pada akhir tahun ini. Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Didi Supriadi mengatakan DJP akan terus melaksanakan serangkaian edukasi untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami dan telah terbiasa dengan coretax system. “Tantangannya adalah […]
-
Pemerintah Lanjutkan Gratis Pajak Beli Rumah hingga Akhir 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berlanjut hingga 31 Desember 2024. “Penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan, dalam hal ini APBN, kembali melakukan relaksasi PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP PPN untuk sektor perumahan yang tadinya hanya 50 […]
WA only