NEWS
-
Sri Mulyani Bacakan Realisasi APBN: Defisit Rp 31,3 Triliun dan Penerimaan Pajak 8,6 Persen dari Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Februari 2025. Bendahara negara melaporkan sampai akhir Februari 2025 APBN mengalami defisit Rp 31,3 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “APBN 2025 didesain dengan defisit Rp 612,2 triliun, jadi defisit ini masih di dalam target yang didesain dari APBN,” ucap Sri Mulyani […]
-
RI Raup Rp 33,73 T dari Pajak Ekonomi Digital, Ini Rinciannya
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 Februari 2025, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp33,73 triliun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti. Dwi menjelaskan jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 26,18 triliun, pajak kripto […]
-
Pajak dari ekonomi digital mencapai Rp1,22 triliun per 28 Februari
Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran pajak dari usaha ekonomi digital mencapai Rp1,22 triliun per 28 Februari 2025. Keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Jakarta, Jumat, penerimaan pajak dari ekonomi digital bergerak melambat bila dibandingkan serapan pada Januari. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), misalnya, tercatat sebesar Rp830,3 miliar pada Februari. […]
-
APBN Defisit Rp 31,2 Triliun, Penerimaan Pajak Anjlok 30,19%
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bulan Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun, yang setara dengan sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Walaupun defisit ini tercatat, angka tersebut masih dalam batas yang telah ditetapkan dalam APBN, yang memperbolehkan defisit hingga […]
-
DJP Kerja Sama dengan 19 Pemda untuk Optimalkan Pungutan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani kerja sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) dengan 19 pemerintah daerah (pemda) yang berada di bawah wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sulselbartra). Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Sunarko mengatakan 19 pemda tersebut terdiri dari pemerintah provinsi maupun […]
WA only