NEWS
-
DPRD Lampung: Penerapan bea masuk impor tinggi lindungi produk lokal
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mikdar Ilyas mengatakan penerapan bea masuk impor tinggi perlu dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri dari rencana penghapusan kuota impor. “Rencana Presiden hendak membuka keran impor seluas-luasnya ini tujuannya sebenarnya bagus, agar ada persaingan di dalam negeri. Akan tetapi perlu juga dilakukan upaya menjaga produk […]
-
Ditjen Pajak Catat Jumlah Laporan SPT Tembus 13 Juta
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13 juta surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 telah dilaporkan oleh wajib pajak hingga Jumat, 11 April 2025. Berdasarkan data DJP, jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang mencapai 13.008.448 SPT itu meningkat 3,26% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka […]
-
Masih Menunggu Beleid PPh Final UMKM 0,5%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kebijakan pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan diperpanjang hingga tahun ini. Namun memasuki April 2025, pemerintah belum juga menerbitkan aturan kebijakan tersebut, yang sedianya berupa peraturan pemerintah (PP). Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menegaskan aturan tersebut dilanjutkan sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan. “Pengaturan […]
-
Kinerja APBN Maret 2025: Pajak Turun 18% saat Belanja Naik Tipis, Tren Masih Kuat?
JAKARTA. Defisit APBN Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2025 defisit sudah terjadi sejak bulan pertama karena dipengaruhi perlambatan kinerja penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni per 31 Maret 2025 dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, […]
-
Pemeriksaan Pajak Dipercepat, Waktu Klarifikasi WP Kini Lebih Singkat
JAKARTA. Kementerian Keuangan mempercepat jangka waktu pemeriksaan pajak, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025. Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa dalam PMK 15/2025, jangka waktu pemeriksaan reguler dipersingkat dari maksimal 12 bulan menjadi maksimal 6 bulan. Sementara itu, waktu pemeriksaan wajib pajak grup dan transfer pricing dipangkas […]
WA only