NEWS

  • Prabowo Akan Hapus Pajak Properti

    Prabowo Akan Hapus Pajak Properti

    Sejumlah gebrakan terus dijanjikan Prabowo Subianto menjelang pelantikan dirinya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Yang terbaru adalah rencana akan menghapus pajak properti untuk pembelian rumah. Diungkap Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, pemerintahan kakaknya akan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerimaan Negara (PPN). Menurutnya rencana […]

  • Meski Status NPWP Non-Efektif, WP Tetap Harus Tanggapi SP2DK

    Meski Status NPWP Non-Efektif, WP Tetap Harus Tanggapi SP2DK

    Wajib pajak yang memiliki status nomor pokok wajib pajak (NPWP) non-efektif (NE) tetap harus menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan surat yang diterbitkan kepala kantor pelayanan pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan. “Hai, Kak. Status NE tidak menghilangkan […]

  • Insentif Tarif Pajak Masih Menggantung

    Insentif Tarif Pajak Masih Menggantung

    Kebijakan insentif dan relaksasi pajak yang diwacanakan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto masih samar. Pasalnya, penyusunan payung hukum dari kebijakan tersebut membutuhkan waktu yang tak sebentar. Kebijakan pajak yang dimaksud, pertama, penundaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang saat ini tengah dipertimbangkan Tim Prabowo. Kedua, pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari […]

  • Kenaikan Piutang Derah Lebih Tinggi dari Pajak

    Kenaikan Piutang Derah Lebih Tinggi dari Pajak

    Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan piutang pajak daerah dalam tren meningkat dalam lima tahun terkahir. Dalam kurun waktu 2019-2023, piutang pajak daerah mengalami kenaikan rata-rata 6,77% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kenaikan pajak daerah rata-rata per tahun dalam kurun waktu yang sama. Pada 2019, piutang pajak daerah mencapai Rp 43,6 triliun, […]

  • Prabowo Janji Kendorkan Ketentuan Perpajakan

    Prabowo Janji Kendorkan Ketentuan Perpajakan

    Tim Prabowo mewacanakan penurunan PPh badan hingga penghapusan PPN properti Pemerintahan baru yang akan dimpimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal merelaksasi sejumlah kebijakan pajak. Tak hanya kebijakan yang terkait masyarakat, tetapijuga pelaku usaha. Rencana relaksaksi tersebut, pertama, pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20%. Prabowo ingin tarif pajak korporasi di […]

WhatsApp WA only